Asean Economic Community (AEC) 2015 merupakan kesepakatan dari negara-negara ASEAN terutama di bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN demi terwujudnya visi bersama ASEAN 2020. Salah satu kebijakan terkait AEC yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang berarti diberlakukannya arus pasar bebas ASEAN yang tidak sekedar untuk barang jasa, bahkan juga bursa tenaga kerja.
AEC 2015 sudah didepan mata, lalu Indonesia bisa apa? Kebijakan apa saja yang diterapkan pemerintah agar tetap bisa berdiri tegap ditengah arus gempuran dari banyak negara di berbagai sektor? Bagaimana pemerintah mengambil langkah dalam melindungi SDM dalam negeri agar tetap menjadi pemain utama di kandangnya sendiri? Seperti apa penyikapan untuk memastikan bahwa Indonesia masih punya pasar yang bisa dimainkan dalam menghadapi bursa perdagangan bebas, sehingga kita tidak hanya akan bermain sebagai konsumen? Potensi apa yang paling berpeluang untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai komoditi unggulan?
Masalah lain juga datang dari kondisi infrastuktur Indonesia yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, padahal infrastuktur merupakan salah satu penyokong utama bagi berjalannya perekonomian negara. Sampai saat ini pengembangan infrastrutkur masih terpusat di pulau Jawa atau bahkan malah hanya Jakarta sentris. Selain itu pemanfaatan sumber daya alam juga belum maksimal dalam menghasilkan nilai tambah, serta pola hidup kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih cenderung konsumtif, ditambah hobi kebanyakan masyarakat menengah keatas yang tergila-gila dengan barang-barang impor yang dianggap lebih berkelas juga harus segera mendapatkan penanganan dari pemerintah, tentunya didukung pula dengan kemauan masyarakatnya untuk mau berubah.
Pemerintah sudah sepakat mengikuti aturan main tentang AEC, jadi sudah sepatutnya juga pemerintah memiliki strategi penyikapan agar peran Indonesia pada AEC bukan hanya sekedar komponen pendukung, penyumbang konsumen, atau penonton saja. Memang bukan tanggungjawab pemerintah semata untuk membuat Indonesia dapat bersaing dalam “AEC War” nanti, tapi pemerintah mempunyai kuasa untuk merumuskan kebijakan terkait optimalisasi peran Indonesia nantinya. Di sisa waktu yang tinggal menghitung hari menuju dibukanya AEC, seolah-olah seperti tidak ada akan ada apa-apa yang terjadi pada Indonesia akhir 2015 nanti saat AEC dibuka, “euforia” terkait AEC saja hampir tak ada, apalagi strategi andalan yang akan diterapkan pemerintah untuk melindungi masyarakatnya, padahal mungkin sudah sangat terlambat jika Indonesia baru akan berbenah dan bersiap-siap. Atau mungkin karena hampir separuh negeri ini masih diselimuti asap yang bahkan menatap lebih jauh ke depan pun sulit, boro-boro menyiapkan strategi.
