Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi politik Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1980. Sebagai cabang dari organisasi global Hizb ut-Tahrir, HTI memiliki tujuan utama untuk mendirikan negara Islam atau khilafah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Keyakinan dasar HTI adalah penerapan syariah Islam secara menyeluruh sebagai landasan hukum negara, serta penolakan terhadap sistem demokrasi sekuler.
Organisasi ini memiliki struktur hierarki yang terorganisir dengan baik, dengan keanggotaan yang tersebar di berbagai lapisan masyarakat. Aktivitas HTI mencakup penyuluhan, diskusi, dan kampanye untuk mempengaruhi pandangan masyarakat agar mendukung visi politik Islam yang diusungnya. Meskipun HTI menyatakan pendekatannya non-kekerasan, keberadaannya telah menarik perhatian karena dianggap memiliki potensi merongrong dasar negara Pancasila.
Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan untuk membubarkan HTI. Alasan yang diungkapkan adalah bahwa HTI dianggap bertentangan dengan ideologi negara, khususnya Pancasila. Keputusan tersebut menyulut kontroversi dan debat di kalangan masyarakat. Sebagian besar pendukung pembubaran menyatakan bahwa HTI dapat mengancam keberagaman dan toleransi yang menjadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Pemerintah juga merasa perlu untuk melindungi stabilitas dan keutuhan negara dengan membubarkan HTI. Dianggap bahwa organisasi ini, dengan visi politik Islamnya, dapat menciptakan polarisasi dan konflik di masyarakat. Keputusan pembubaran ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencegah potensi konflik antarberbagai kelompok masyarakat.
Selain itu, pembubaran HTI dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap potensi radikalisasi dan ekstremisme. Meskipun HTI menyatakan pendekatannya non-kekerasan, ada kekhawatiran bahwa ideologi yang dianutnya dapat menjadi latar belakang bagi kelompok-kelompok yang lebih ekstrem. Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengurangi risiko keamanan dengan mengambil langkah tegas terhadap organisasi yang dianggap memiliki potensi terkait radikalisasi.
