Pengalaman Miris Melihat Warga Tidak Bisa Memasang Listrik

Saya katakan Inilah contoh kebijakan yang keliru, karena payung tersebut belum ada, bagaimana dengan daerah lainya, apakah sama,? Apakah ini terjadi hanya di kabupaten tegal saja? di mana Kemensos dalam hal ini, ? Kemensos sendiri merupakan Kementrian yang menerbitkan kartu Indonesia Sehat (KIS) kartu Keluarga Keluarga Sejahtera (KKS) dan kartu kartu lainya,harus berbuat apakah untuk warga/masyarkat tidak mampu yang ingin menikmati listrik dengan menggunakan daya 450 ataupun 990, sedangkan untuk memakai mereka membutuhkan kartu-kartu tersebut, karena PLN tidak akan melayani jika tidak mempunyai kartu tersebut. Apakah Kemensos sudah mengetahui hal ini,? jika sudah apa yang akan di lakukan?.

Lalu di manakah posisi PLN sebagai Perusahaan Listrik Negara,? apakah PLN pernah merujuk kepada UUD 1945 dalam mengaplikasikan kebijakan atau peraturan,? seharusnya PLN mengetahui, bahwa untuk mendapatkan kartu sehat ataupun kartu miskin, tidaklah mudah, karena kuota dari Kemensos berdasarkan data yang sudah di kucurkan (dalam hal ini pemegang kartu adalah orang yang juga mendapat bantuan Pemerintah).

Sedangkan untuk pendataan dan pembagian kartu-kartu tersebut belum merata, bahkan banyak ketimpangan. karena masih banyak sekali keluarga tidak mampu yang tidak mendapatkan kartu tersebut. Maaf saya tidak mengetahui, apakah ini hasilnya apabila perusahaan listrik yang harus melayani masyarakat di pimpin oleh mantan Bankir?.

Apakah keduanya sudah berkoordinasi terkait kebijakan semacam ini,? saya yakin belum karena pada kunjungan kedua kami, di tempat yang sama di empat kecamatan yaitu Bumijawa, Balapulang, Pangkah dan Kedung Banteng Kabupaten Tegal, pada awal Maret 2016. Data permintaan pemasangan listrik baru dengan daya 450 dan 900 semakin menumpuk, juga data penambahan daya dari 450 ke 900, apakah ini di perhatikan oleh keduanya,? (Kemensos dan PLN).

Sampai kapan mereka menunggu peraturan tersebut diubah,? mengingat untuk mendapatkan kartu sehat ataupun kartu miskin tidak bisa di lakukan dengan cepat, prosedural cara mendapat kartu-kartu itu sendiri berdasarkan sensus oleh Pemerintahan Daerah yang kemudian diajukan kepada pemerintahan pusat, yang entah kapan sensus tersebut akan di perbaharui dan jika pendataan tersebut sudah di perbaharui pun, apakah ada jaminan untuk mereka yang tergolong keluarga tidak mampu itu mendapat kartu?.

Jika dari kemarin warga jakarta dan kompasiana di hebohkan dengan demo taksi dan membuat sebagian orang sulit dalam melakukan perjalanan, berbeda dengan pengalaman saya yang menemui mereka-mereka yang belum bisa menikmati aliran Listrik karena sebuah peraturan konyol dari PLN.

Mungkin melalui artikel ini, baik kang Pepih nugraha ataupun bung Iskandar Zulkarnaen bisa sedikit memberikan masukan kepada pemerintah, mengingat bung Isjet pernah mengikuti kunjungan Presiden dan pernah juga satu meja dalam makan siang, tentu tidak ada salahnya untuk membantu sesama manusia yang ingin menikmati fasilitas listrik, sebagai informasi tambahan, terkait di haruskan melampirkan kartu Indonesia sehat dan kartu keluarga sejahtera tersebut sudah di mulai sejak November 2015. apakah hal ini terjadi di daerah lainya,? di luar daerah yang saya sebut di atas, apakah ada kompasianer yang akan ikut mendukung dan menuliskan jika di daerah lain menemukan pola seperti ini,? 

Di sisi lain mereka hanya mampu memasang listrik dengan daya 450 kwh dan 900 kwh, karena tentunya sesuai kebutuhan pemakaian dan kebutuhan biaya pasang. Mari kepada petinggi negara ini, berfikirlah bijak jauh ke pelosok, jangan hanya mengaplikasikan peraturan yang membuat sulit masyarakat miskin.

Salam Indonesia Sehat.
Nudia