DPP LDII Susun Program Kerja 2025 Fokus SDM, Kontribusi, dan Sinergi dengan Pemerintah

Jakarta (2/12) -- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menggelar musyawarah penyusunan program kerja tahun 2025 di Gedung Serba Guna Minhaajurrosyidiin, Jakarta, pada 30 November hingga 1 Desember. Acara ini mengusung pendekatan kombinasi "bottom-up" dan "top-down" dalam menyusun rencana strategis yang akan menjadi pijakan utama organisasi pada tahun depan.

Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menjelaskan bahwa masing-masing koordinator bidang dan departemen bertugas merancang program yang kemudian diselaraskan dengan Delapan Bidang Pengabdian LDII serta program prioritas pemerintah. Rancangan ini kemudian dibahas bersama Dewan Penasehat Pusat (Wanhatpus) sebelum diimplementasikan awal tahun 2025.

"Kami tidak hanya mengevaluasi pencapaian program kerja 2024, tetapi juga menekankan dampak langsung program terhadap masyarakat. Sinergi dengan program pemerintah menjadi salah satu indikator keberhasilan. Alhamdulillah, program 2024 telah berjalan sesuai rencana meskipun ada dinamika yang kami hadapi," ujar Dody.

foto: lines

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa program kerja 2025 akan fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), karya nyata, dan kontribusi konkret bagi masyarakat.

"Pembangunan SDM tetap menjadi prioritas, terutama di bidang kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Kami ingin LDII tidak hanya hadir, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya. Peningkatan karya, kontribusi, dan komunikasi menjadi kunci keberlanjutan organisasi," tutur Chriswanto.

Ia juga menyampaikan bahwa program LDII akan sejalan dengan agenda pemerintah, terutama dalam mendukung percepatan program nasional di delapan bidang prioritas LDII. Chriswanto berharap langkah ini dapat memperkuat manfaat yang diberikan LDII kepada bangsa dan negara.

Lebih lanjut, KH Chriswanto menekankan perlunya pemberdayaan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota. "DPP akan lebih berfokus pada penyusunan kebijakan dan kegiatan strategis, sementara DPW dan DPD akan diberi ruang lebih luas untuk mengimplementasikan program di wilayah masing-masing," tutupnya.

Jika ada penyesuaian tambahan, silakan berikan arahan lebih lanjut.