Jakarta (23/9). Dikutip dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada 2024 akan digelar di 545 daerah di seluruh Indonesia. Apabila dirinci, Pilkada pada 27 November 2024 nantinya akan digelar di 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota.
Dinamika politik nasional menjelang Pilkada Serentak 2024 dan peralihan kepemimpinan nasional, mendorong DPP LDII melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta, pada 20-22 September 2024.
Dalam Rakornas tersebut, KH. Chriswanto Santoso menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas lingkungan, terutama jelang Pilkada, "LDII merupakan bagian dari elemen bangsa, memiliki tanggung jawab turut menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban baik pada level nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota," ungkapnya.
Chriswanto menjelaskan, usai pemungutan dan rekapitulasi suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2024, masyarakat Indonesia menyambut Pilkada Serentak 2024. Pesta demokrasi di tingkat daerah ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
Menurut pria yang akrab disapa Chris, Pilkada memiliki dampak signifikan terhadap kondisi politik, sosial dan ekonomi. Untuk itu ia medorong warga LDII untuk menyalurkan hak pilihnya dengan bijak dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia, "Kami mendorong untuk menggunakan hak pilihnya dan ikut membantu agar penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada bisa berjalan dengan dengan baik, dan lancar," imbuhnya.
Sementara terkait sikap LDII menghadapi pesta demokrasi tersebut, KH Chriswanto menegaskan LDII memegang teguh sikap netral aktif sebagai wujud komitmen menjaga kerukunan dan persatuan di tengah suasana politik yang kian memanas. Selain itu, LDII juga berharap Pilkada serentak di seluruh Indonesia dapat berjalan damai dan sukses.
"Netral artinya kita tidak berpihak pada salah satu calon kepada daerah atau partai manapun dan berperan aktIf menyerukan kepada warga LDII agar terlibat aktif menyukseskan Pilkada secara damai dan jurdil," lanjutnya.
Saat pembekalan, Ketua DPP LDII Korbid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP LDII Ibnu Anwarudin berharap para peserta yang merupakan pengurus DPW LDII dari seluruh penjuru di Indonesia, dapat memberikan pendidikan atau literasi politik kepada warganya. Agar bijak menghadapi polemik dan menggunakan hak pilihnya dalam kontesasi lima tahunan tersebut, "Pengurus LDII di semua tingkatan ditekankan untuk berperan sebagai penengah agar rukun, kompak, menjaga hubungan baik dengan semua pihak," jelasnya.
Ibnu menegaskan, LDII sebagai organisasi kemasyarakat bersifat independen. Ia menekankan pengurus LDII di semua tingkatan supaya tidak menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu, "Kita berpegang teguh pada sikap netral aktif untuk menjaga kredibilitas organisasu dengan tidak terlibat pada politik praktis," ujar Ibnu dihadapan 200-an peserta Rakornas. (lines)
