Persoalan Pendidikan di Lombok Timur bak tiada henti diselimuti hal-hal lucu. Entahlah, mungkin karena seekor mahluk bernama kepentingan. Â Beragam gejolak membuat tawa sesak di kandung dada. Terciprat tinta kelabu walau tak tertebar melalui sistem Jurnalisme Resmi, meliput, mengolah, dan berdakwah menebarkan manfaat tertuju terkait.
Selimut-selimut lucu penyesak dada itu, konon besar pengaruh oknum pengusaha yang sudah memupuk kantong-kantong budaya fifti-fifti atas hasil intervensi yang tidak sesuai dengan namanya yang indah, "pendidikan". Semoga mandat Hasbunallahuwanikmalwakil segera berfungsi untuk orang-orang baik yang siap mendukung preventifnya.
Adalah kisah dipersulitnya proses izin PAUD pengelola salah satu taman kanak-kanak Nahdlatul Whatan Gerantung Kec. Terara diduga oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Lombok Timur, L. Suandi, S.Sos karena curhat sang pengelola, izin itu sesungguhnya sudah diparaf Kepala Bidang dan kini menunggu paraf sang Kadis.
Selain di kecamatan Terara, hal yang sama pun dialami oleh Mahdun di Kecamatan Suralaga dan bla-bla-bla. Malas menelusuri yang lain, walaupun Mahdun sendiri curhat bahwa ada banyak tumpukan sesuatu yang menumpuk di ruang sekdis. Mungkin ia ketahui saat pada suatu hari ia silaturrahmi soal izin dan atau semangat peran serta masyarakat untuk ikut serta mendirikan lembaga pendidikan. Semangat membangun yang terbaca kurang dihargai.
Ada juga kecurigaan, bahwa ini terkait erat dengan politik untuk merusak Ali BD agar dikatakan bahwa dizamannya proses apa-apa rumit. Entahlah. Jangan dipikirkan karena ini hanya prasangka. Sisi lain Opini penulis, Ali BD masih yang terbaik sepanjang pengetahuan dan sepanjang diri ini siap miskin untuk idealisme pendidikan.
Lalu kemudian, apa kaitannya dengan Kepala Dinas dan Oknum Pengurus (OP) Himpaudi?. Inilah Pokok masalahnya. Ada sebuah surat yang sangat lucu banget. Â Surat ini saya dapatkan ketika konfirmasi Kepada Kabid PNF atas laporan Peran Serta Masyarakat (Relawan Forum Seniman Harus Sharing) terkait kisah yang dialami para korban pelayananan.
Dikatakan lucu karena surat itu berisi sebuah keberatan terkait pendirian TK dalam hal ini kami sebut sebagai korban, karena sifatnya itu masih urusan pribadi. Mereka belum tercatat sebagai figur publik. Jadi beda halnya dengan Himpaudi dan Kepala Dinas, sudah selayaknya lansung disebut, demi kepentingan publik.
Terkait surat, memang secara hukum, siapapun memiliki hak mengajukan keberatan. Dan ini juga yang menjadi alasan bahwa PAUD Nahdlatul Whatan itu juga memiliki hak untuk mendirikan lembaga pendidikan. Sama-sama punya hak. Alasan keberatan pun sah-sah saja, dan hebat, keberatannya diajukan secara profesional. Lalu tempat lucunya dimana?
1. Â Â Alasan Jarak ?
Dalam surat tersebut, dikatakan jarak antara PAUD pengelola TK di Gerantung itu sangat dekat, sekitar 200 meter. Tempat lucunya adalah sesuatu terkait pengetahuan OP Himpaudi dan Kisah tekad survei yang terlihat ada maunya dibalik perintah sang Kepala Dinas dan dibalik peraturan yang akan dibahas kemudian.
2. Â Â Alasan Lokasi