Jalan Rakyat oleh Rakyat untuk Rakyat

"Kalau saya terpilih, jalan di depan ini, sampai ujung desa, sampai jalan raya, semuanya kita hotmix!", begitu kira kira orasi caleg ataupun calon kepala daerah saat kampanye mengumpulkan suara rakyat untuk memenangi pemilu. Jalan aspal menjadi impian sebagian masyarakat desa, karena selain terkesan bersih dan asri, keberadaan jalan yang memadai akan membuat aktifitas mereka menjadi semakin mudah. Masyarakat butuh jalan, kandidat legislatif atau kepala daerah butuh suara rakyat. Ujung-ujungnya terjadilah barter politis semacam itu. Namun sejatinya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur jalan ini begitu besarnya sehingga pada titik tertentu peran mereka sangat membantu pemerintah dalam penyelenggaraan jalan yang menjadi tanggungjawabnya. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang berhasil membangun jalan swadaya tanpa sedikitpun campur tangan pemerintah. Kemampuan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalansemacam ini perlu ditingkatkan. Berbagi Peran dalam Penyelenggaraan Jalan Masyarakat punya waktu dan tenaga, sementara pemerintah memiliki alokasi dana pembangunan. Anggaran pembangunan jalan dapat dibreakdown, dipisahkan antara harga material dan upah kerja. Bagian upah kerja bisa dikonversikan menjadi sistem gotong royong. Sisanya bisa dianggarkan untuk material, sehingga harga satuan tiap item pekerjaan bisa ditekan. Cara ini pernah ditempuh di masa orba dengan melibatkan masyarakat dan ABRI saat itu dalam program ABRI masuk desa. Perencanaan Jalan yang Mempermudah Peran Masyarakat Pemerintah memiliki kewenangan dalam perencanaan wilayah yang didalamnya mencakup perencanaan jalan. Namun lazimnya kesigapan dalam merencanakan jaringan jalan selalu kalah cepat dibanding pertumbuhan kebutuhan akan jalan. Perencanaan menyeluruh mesti dilakukan jauh sebelum sebuah wilayah memasuki masa tumbuh. Beberapa pakar menyarankan bahwa blue printjaringan jalan seyogyanya sudah final jauh jauh hari sebelum ada aktifitas apapun dalam satu wilayah. Hal ini akan mempermudah kita dalam mengembangkan detil perencanaan selanjutnya sekaligus memudahkan masyarakat untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan jalan. Beberapa stake holder bahkan berani membangun secara mandiri sebuah ruas jalan yang sudah pasti memberikan pengaruh positif bagi bisnis mereka. Kepastian ini tentu saja bisa mereka dapatkan hanya jika blue print jaringan jalan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seberapa Besar Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jika Mereka Mau Berpartisipasi Membangun Jalan Jika masyarakat tahu besarnya nilai ekonomi yang mereka dapatkan dengan terbangunnya jalan di wilayah mereka, kemudian mereka bisa membandingkan dengan biaya pembangunan, tentu akan tumbuh antusiasme untuk ikut aktif berperan. Beberapa kajian ekonomi menunjukkan bahwa kenaikan nilai ekonomi sebuah kawasan sebanding dengan tingkat aksesibilitas kawasan tersebut. Harga tanah, harga sewa, pertumbuhan pasar, semuanya akan terpicu dengan adanya pembangunan jalan. Itu sebabnya kita lihat adanya beberapa kelompok masyarakat yang berani membangun jalan sendiri secara swadaya. Mereka berhitung antara biaya yang mereka harus keluarkan dengan keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Mereka tidak butuh menunggu pemerintah membangunkan jalan untuk mereka. Yang mereka butuhkan adalah kepastian rencana jalan yang membuat mereka mampu memperkirakan pertumbuhan ekonomi di lingkungan mereka berdasarkan kepastian rencana tersebut. Beberapa model partisipasi semacam ini diharapkan mampu memicu pertumbuhan ruas jalan yang dibutuhkan masyarakat, yang pada gilirannya nanti mampu secara lebih cepat memicu pertumbuhan ekonomi kawasan