Pengaruh Strategi Deterrence AS terhadap Keberlanjutan Pengembangan Nuklir di Korut

Saat ini pengembangan nuklir di Korea Utara semakin menjadi sorotan dunia internasional. Terlebih sejak tahun 2003, Korea Utara telah resmi mengeluarkan diri dari perjanjian yang dibuat untuk menolak pengembangan nuklir yang disepakati Negara-negara di dunia, yaitu Non-Proliferation Nuclear (NPT) (VOA Indonesia, 2003). 

Setelah keluar dari NPT, Korea Utara mengklaim sejumlah senjata nuklir aktif yang digunakan untuk kepentingan militer negaranya. Sejak saat itu, Korea Utara semakin gencar dalam pengembangan senjata nuklir.

Senjata nuklir digunakan Korea Utara sebagai alat diplomasi dalam dunia internasional. Korea Utara menjadikan nuklir sebagai alat diplomasi karena memiliki beberapa alasan dan motivasi yang cukup kuat. 

Alasan pertama, sebagai pertahanan atas keberlangsungan rezim di negaranya (Rejim Survive) yaitu rezim Pyongyang. Kedua, Korea Utara menjadikan pengembangan senjata nuklir sebagai alat untuk mendapatkan bantuan ekonomi dengan cara menghentikan sementara pengembangan nuklir dengan imbalan bantuan makanan dan bahan bakar. 

Yang ketiga, Korea Utara menggunakan nuklir sebagai alat pencapai kepentingan keamanannya. Pengembangan nuklir di Negara ini merupakan bentuk implementasi dari diplomasi koersif untuk pencapaian kepentingan nasional. Dengan pengembangan nuklir di Negara Korea Utara harapannya Negara ini dapat memperkuat posisi Negaranya di kancah hubungan internasional (Andi Purworo, 2010)

Ditengah desakan Negara-negara lain di dunia terkait proliferasi nuklir, Korea Utara tetap teguh menjalankan pengembangan nuklir di Negara nya dan melakukan percobaan senjata nuklir. 

Tercatat pada Mei 2009, Korea Utara berhasil meluncurkan rudal dilangit Negara Jepang yang diakui sebagai rudal pengecek cuaca (BBC, 2017) Namun tentunya tindakan Korea Utara ini mengakibatkan tersulutnya kemarahan masyarakat internasional karena merasa terancam dan terganggu keamanannya akibat tindakan Korea Utara yang dinilai menunjukkan ancaman keras terhadap perdamaian.

Strategi deterrence atau penggentaran merupakan suatu strategi yang diterapkan dengan tujuan dapat berfokus pada bagaimana membujuk suatu Negara guna mencegah ataupun memengaruhi suatu Negara untuk dapat membatalkan rencana, tindakan, ataupun perubahan kebijakan melalui pemerintah. 

Menurut Thomas Scelling, strategi deterrence terkait dengan cara memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak lain, dengan cara memengaruhi ekspektasinya tentang apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana perilaku Negara kita bergantung dengan perilakunya. Strategi ini juga berfokus tentang bagaimana cara meyakinkan pihak lain bahwa tindakan ataupun kebijakan yang mungkin akan mereka buat justru beresiko membahayakan dan kerugian yang akan didapat tidak akan sebanding dengan keuntungan yang mungkin akan didapatkan atau diharapkan. 

Albert Wohlstett juga mengemukakan pendapat mengenai deterrence, menurutnya untuk dapat mencegah suatu serangan artinya mampu untuk melakukan serangan balik. Dengan kata lain, memiliki kemampuan untuk menyerang kembali lawannya. Nuclear deterrence merupakan kebijakan yang lebih tepat dilakukan daripada melakukan perang (Sumarni, 2018)

Pengembangan senjata nuklir Korea Utara sejak tahun 1956 tentunya menjadi kecemasan tersendiri bagi seluruh lapisan masyarakat internasional. Hal ini bukan tak beralasan, dengan pengembangan nuklir yang terus digiatkan menjadikan Korea Utara sebagai Negara yang diduga dapat berpotensi menjadi aktor yang dapat mengakibatkan instablitas keamanan di kawasan Asia Timur khususnya.