Korupsi merupakan suatu kondisi yang sudah sangat umum terjadi dalam masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Korupsi pada bidang pendidikan dapat merusak sistem tatanan pendidikan.Â
Namun tidak hanya itu saja, korupsi juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap generasi masa depan. Dalam artikel ini akan membahas mengenai bagaimana dampak korupsi pada bidang pendidikan dan bagaimana langkah- langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan korupsi.
Korupsi dalam bidang pendidikan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Contohnya adalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa seperti pembelian buku, infrastruktur sekolah, hingga praktek nepotisme dalam penerimaan pegawai dan siswa.Â
Korupsi dalam pendidikan memiliki dampak yang sangat banyak. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah adanya suatu keterbatasan bagi anak- anak dari keluarga yang kurang mampu.Â
Adanya praktek pungutan liar, nepotisme, dan juga suap dalam penerimaan siswa ke sekolah unggulan membuat anak- anak berprestasi dari latar belakang yang kurang mampu menjadi terhalang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan baik.Â
Dengan demikian, hal tersebut dapat menciptakan suatu kesenjangan yang lebih besar antara orang kaya dan miskin, dan juga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial.Â
Korupsi juga dapat berpengaruh pada penurunan kualitas pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, pelatihan guru, serta sumber daya pendidikan seringkali dikorupsi atau disalahgunakan oleh oknum- oknum tertentu.Â
Dengan demikian, memunculkan suatu akibat yang dimana banyak sekali sekolah yang mengalami kekurangan fasilitas yang memadai, buku pelajaran yang tidak sesuai, serta kurangnya pelatihan bagi guru. Dengan kualitas pendidikan yang menurun, maka generasi muda tidak bisa mendapatkan bekal yang cukup untuk bersaing pada dunia kerja yang semakin lama semakin kompetitif.
Berikut merupakan beberapa faktor pendorong korupsi dalam bidang pendidikan yakni:
1. Birokrasi yang rumit:
Pengambilan suatu keputusan pendidikan biasanya melibatkan banyak sekali pihak. Dengan demikian sangat mudah untuk   membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang.Â