Ketika kita berbicara mengenai kebijakan dan rakyat, pasti kita langsung memikirkan 'Pemerintah' dan 'Negara' . kebijakan sejatinya adalah suatu keputusan yang mengikat dimana keputusan tersebut dibuat untuk membuat orang yang dikenai kebijakan akan mematuhinya.
Para pembuat kebijakan atau "Decision Maker" akan melihat suatu fenomena yang terjadi di masyarakat dimana fenomena tersebut diolah menjadi suatu kebijakan guna menciptakan suatu keteraturan sosial. Kebijakan dibuat pemimpin suatu negara atau dalam pihak pemerintah ini seharusnya mampu membuat rakyat sejahtera dan nyaman.
Dalam negara demokrasi seperti di Indonesia, kebijakan dibuat haruslah berpihak kepada rakyat, seperti esensi dari demokrasi itu sendiri dimana negara dijalankan oleh rakyat,dari rakyat dan untuk rakyat. Namun sepertinya pemerintah Indonesia saat ini sudah melupakan inti dari demokrasi. Banyak kebijakan hanya dibuat untuk melancarkan aksi politik para elit yang ingin berkuasa dan rakyat yang harus jadi tumbal.
Kebijakan yang sekarang sedang menjadi tren adalah kebijakan pemerintah mengenai kenaikan BBM yang sebelumnya pemerintah membuat kebijakan konversi minyak ke gas yang sampai sekarang kebijakan tersebut belum berjalan maksimal. Kenaikan harga BBM ini tentunya menjadi pro kontra dimana masih banyak rakyat miskin di Indonesia yang akan terkena dampaknya dan hanya bisa pasrah. Sebagai rakyat miskin, mereka hanya bisa menerima kebijakan tersebut karena suara rakyat tidak di dengar lagi oleh pemerintah yang "Ngotot" menaikan harga BBM.
Tapi kita sebagai rakyat yang berpikir dan cerdas harus aktif dalam melihat kebijakan kenaikan BBM ini apakah menguntungkan kita semua atau hanya permainan politik para pejabat saja?tentunya kita menawarkan solusi dan tidak hanya berdemo dan teriak-teriak membuat kekacauan tanpa ikut membuat suatu perbaikan. Kenaikan BBM tidak perlu menjadi solusi pertama ketika berbagai opsi dilontarkan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah efesiensi BBM yang beredar di masyarakat. Lalu pemerintah dapat mencari sumber dana dari usaha-usaha yang legal guna meningkatkan penerimaan negara seperti pajak. Pemerintah juga hendaknya mengkaji ulang perjanjian dan investasi dengan pihak asing yang selama ini mendominasi sektor migas kita.
