Perang pernyataan antar-fungsionaris Partai Golkar terkait Gubsu Edy Rahmayadi, disimpulkan sebagai manuver politik "Pohon Beringin"."Publik bisa saja terkecoh dan terikut rendong, ada yang kemudian membela Gubsu Edy Rahmayadi dan banyak pula yang menyatakan setuju Golkar tak lagi mencalonkan mantan Pangkostrad itu di Pilkada 2024," ujar aktivis sosial, H. Idrus Djunaidi, S.H., menanggapi wartawan di Medan, Selasa (30/11/2021).
Tokoh muda yang juga pernah aktif di Satgas Partai Golkar (sebelum berubah nama menjadi AMPG/Angkatan Muda Partai Golkar) ini lantas melontarkan argumentasinya. Jika partai bentukan Presiden Soeharto itu menilai Edy gagal menjalankan amanat pembangunan, maka itu tak terpisahkan dari Wagubsu.
"Kan mereka diajukan satu paket pada Pilkada 2018 lalu, dengan label Eramas. Jika pemerintahan Eramas gagal di Sumut, maka itu kegagalan keduanya. Jika Golkar benar-benar menolak mencalonkan Edy kembali, maka seyogianya Ijeck (Wagubsu H. Musa Rajekshah) juga tak lagi dicalonkan," tukas Idrus.
Menurut dia, pernyataan menolak pencalonan kembali Edy dilatari fakta tiga tahun kepemimpinan Eramas. Dalam refleksi September lalu, tepat tiga tahun kepemimpinan Eramas, banyak pihak menyimpulkan Sumut tidak bergerak signifikan ke arah lebih baik.
"Artinya, Eramas gagal! Nah, dalam kondite ini, Golkar tidak mau terimbas. Khususnya, imbas terhadap kader utamanya yang saat ini menduduki tampuk pimpinan di DPD Golkar Sumut," ungkapnya.
Di akhir tanggapan, Idrus berharap Golkar berlaku fair. Jika publik menilai Eramas gagal, itu tak terlepas dari tanggungjawab Golkar sebagai partai pengusung.
Diketahui, perang pernyataan soal Edy Rahmayadi dimulai dari Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumut, H. Hardi Mulyono. Dikutip sejumlah media, Hardi mengatakan Partai Golkar dipastikan tidak akan lagi mendukung Edy Rahmayadi dalam perhelatan Pilgubsu mendatang.
Berhari-hari selanjutnya, muncul pernyataan dari fungsionaris Golkar lainnya. Sekretaris DPD Golkar Sumut, Ilhamsyah, salah satunya.
Menurut Ilham, pernyataan Hardi merupakan pendapat pribadi yang tidak bisa disebut mewakili partai.
Hal senada dilontarkan Wakil Ketua DPD Golkar, Irham Buana Nasution. Dalam konteks berpendapat seperti itu, sebutnya, Hardi tidak bertindak merepresentasikan Partai Golkar.
Tanggapan Ilham dan Irham Buana kemudian dibalas lagi oleh Hardi. Dia menegaskan bahwa Dewan Pertimbangan Partai Golkar sudah berketetapan mengusulkan Ijeck untuk dicalonkan Golkar pada Pilkada 2024, masih dengan argumentasi bahwa Edy tidak layak dicalonkan kembali. (Kongkrit)Â
