Semua bangsa di dunia meyakini bahwa pendidikan merupakan sebuah rekayasa sosial yang paling efektif dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu, semua negara menempatkan pembangunan di sektor pendidikan pada skala prioritas yang cukup penting. Tidak ketinggalan, “the founding father” bangsa Indonesia menyadari betapa penting peran pendidikan bagi suatu bangsa sehingga menempatkannya dalam pembukaan konsitusi negara ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai salah satu cita-cita kemerdekaan yaitu:”mencerdaskan kehidupan bangsa.”
Pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan selalu mengedepankan pembangunan sistem pendidikan nasionalnya diantaranya diindikasikan oleh besarnya alokasi anggaran pembangunan di bidang tersebut. Dalam pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggaran pendidikan yang dialokasikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 3 (tahun) terakhir mencapai Rp 64,35 trilyun pada tahun 2012, Rp 73,1 Trilyun pada Tahun 2013, dan terakhir Rp 80,66 Trilyun pada Tahun 2014. Anggaran sebesar itu menduduki ranking pertama dari semua kementerian dan lembaga non-departemen.
Namun anggaran yang sangat besar tersebut belumdisalurkan secara adildan merata sesuai dengankebutuhan real dalam masyarakat pendidikan .Masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung dan fasilitas belajar mengajar yang memadai, masalah kompetensi guru, masalah sumber belajar, masalah kurikulum 2013 dan kesiapan para pendidik menjalankan kebijakan perubahan kurikulum2013 yang seakan dipaksa terburu-buru, dimana sejumlah mata pelajaran akan diintegrasikan atau dilebur, ini kemungkinan akan mengurangi jumlah guru, belum lagi guru yang didaulat mengajar akan kesulitan karena integrasi tersebut. Kelihatannya mudah melakukan integrasi isi pelajaran secara kontekstual. Namun, pada akhirnya, praktik di lapangan yang akan membuktikan keberhasilannya. Dilain pihakKurikulum KTSP baru mulai terbiasa dan dipahami oleh para pendidik .
Masalah Ujian Nasional yang masih dipertanyakan keefektifannya, keadaan georafis Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan perbedaan ketersediaan sarana dan fasilitas pembelajaran pada setiap daearah, ibukota, kota besar,daerah terpencil,tentunya tak bisa disamakan dalam transfer ilmu pengetahuan yang didasarkan pada tehnologi dan sumber daya manusia yang berbeda dan masihmerupakan hal yang masih perlu dikaji apakah perlu ujian yang disamakan dari Sabang sampai Merauke, sudah menjadi rahasia umum tingkat kelulusan yang tinggi pada setiap daerah merupakan hal yang tidak mungkin nyata bahkan terkesan rekayasa.
Masalah kekerasan yang kerap mewarnai pendidikan kita, tawuran, sikapmasyarakatpendidikan yang kerap bermasalah, menjadi ukuran karakter bangsa yang merosot menjadi sebagian bukti kegagalan penanaman pendidikan karakter bangsa di sistem pendidikan di Indonesia.
Belum lagi Siapa yang dekat dengan arus kekuasan baik dipusat maupun dinas pendidikan Propinsi/kabupaten/kota bisa menikmati fasilitasbantuan dana yang seharusnya disalurkan dengan melihat kondisi realsetiap sekolah. Yang menyedihkan adalah kerap kali sitem pendidikan di Indonesia di interupsi oleh hal-halyang bermuatan politis seperti kebijakan- kebijakan pada sistem pendidikan.
Pemerintah melalui Kemendiknas harus memberi perhatian dan kontrol terhadap Sekolah sebagai ujung tombang pendidikan nasional, dimana tanggung jawab sekolah tidakhanya sebagai pelaksana dan tempat di mana masyarakat bisa menempuh pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat yang harusmampu memahami kondisi dantantangan kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dengan cepat sehingga dapat mewujudkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan jaman.
Selamat Hari Pendidikan Nasional !
