Ketidakmerataan Kebijakan: Hak Rakyat Terabaikan

Masalah yang cukup besar dan rumit yang sudah menjadi beban bagi pemerintah negara indonesia adalah dalam hal menyalurkan dan meratakan APBD maupun fasilitas yang disiapkan aparatur negara untuk rakyat, sampai saat ini masih banyak sekali daerah-daerah pelosok di Indonesia yang belum dijamah oleh pemerintah, listrik belum sampai disana dan disebagian daerah terpencil lainya juga diketahui tengah menglami krisis air bersih, program pendidikanpun juga belum sampai disana. sehingga mereka menggantungkan hidup dengan alam sekitar mereka.

 dilihat dari jumlah penghasilan memang sangat jauh dari kata cukup dengan melihat kebutuhan sebagai manusia normal. sebagian besar daerah terasing di Indonesia masih memiliki alam yang benar-benar murni belum tercampur dengan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab namun, kurangnya akses terhadap sumber daya alam mereka, mereka tidak tahu bagaimana cara mengolah hasil alam agar bisa memiliki daya jual yang lebih tinggi, selain karena kemampuan juga media untuk mengaplikasikanya tidak ada. 

Pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan berpikir logis, analistis, sistematis, kritis dan kreatif agar mampu bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif (Depdiknas,2006:9).  

Hal pendidikan pada masyrakat pedalaman memanglah masih kurang dapat dikatakan malah tidak ada pendidikan formal disana, mungkin yang ada hanyalah semacam pendidikan adat. seperti, pendidikan memasak untuk anak-anak perempuan. dari beberapa pengamatan bisa ditarik garis besar alasan mengapa pendidikan di daerah tersebut masih butuh dihidupkan kembali,  yang pertama karena sebagian masyarakat suku pedalaman menganggap pendidikan adalah aktivitas yang masih tabu. menurut mereka anak perempuan tugasnya memasak dan mengurus keluarga, kedua karena keterbatasan transportasi, sulitnya menuju daerah lain.

 Dari hasil observasi di lapangan bahwa masyarakat terpencil di Dusun Tompu Desa Loru banyak yang tidak menempuh pendidikan, selanjutnya ada lagi yang menempuh pendidikan tetapi hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) kemudian tidak melanjutkan lagi ke tingkat atas. 

Pendidikan masyarakatnya tergolong rendah, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan masyarakat Dusun Tompu masih memprihatikan, ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang tidak sekolah sebanyak 41 jiwa atau 27%, tidak tamat SD sebanyak 14 jiwa atau 9,2% serta hanya tamat SD sebanyak 55 jiwa atau sebesar 34,2%. Ini berarti bahwa sebagian penduduk tidak mengenyam pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD). Berdasarkan data di atas, sebagian besar masyarakat terpencil di Dusun Tompu yang usia wajib sekolah tetapi tidak bersekolah.

 Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang, orang tua anak lebih fokus untuk bekerja dan mencari uang, hal ini berdampak dengan kurangnya motivasi terhadap anak untuk menempuh pendidikan (data prosentase diperoleh dari e-jurnal geo fkip untad). dalam hal ini terlihat masih adanya ketimpangan dan kesenjangan di masyarakat Indonesa, pemerintah memiliki kewajiban dan tugas yang harus diselesaiakan, yaitu menyelesaikan kebijakan maupun hal yang sudah menjadi tanggung jawabnya dan menjadi hak rakyat.