pemerintah baru harga kebutuhan pokok juga baru. kesan yang terlihat sejak pemerintahan SBY tahun 2004 dan pemerintahan Jokowi tahun 2014. trending topik yang sedang "booming" adalah kenaikan harga BBM dengan pertimbangan harga minyak dunia turun harga. sebuah fakta terbalik terjadi disaat negara ini sedang mengalami kondisi "suhu panas politik". Hal tersebut tidak bisa dilepaskan pasca Pemilu Presiden Juli lalu. setiap kebijakan pemerintah benar-benar membuat suasana selalu memanas dikalangan masyarakat.
teringat sebuah film karya Dedi Mizwar yang sekarang menjadi wakil gubernur jawa barat, yaitu "Alangkah lucunya negeri ini". pembahasan disini mungkin tidak berhubungan dengan cerita dalam film tersebut. tapi, judul film tersebut menggambarkan suatu fenomena yang terbilang "lucu" dalam negeri ini. heboh Kenaikan BBM sangat wajar dirasakan oleh masyarakat secara umum meskipun adasebagian yang mendukung kebijakan tersebut. berbagai alasan menjadi argumen penolakan dan dukungan. lucunya adalah kenapa harus sampai bentrok dan merusak infrastruktur?. secara logika, penolakan kenaikan harga BBM alasannya adalah merugikan rakyat miskin dan kurang mampu, tapi kenapa infrastruktur dan fasilitas umum yang jadi sasaran.
Fasilitas umum digunakan untuk seluruh rakyat yang berada di Indonesia, namun kalau dirusak berarti negara mengeluarkan anggaran lagi untuk perbaikan dan akibatnya pembengkakan anggaran lagi. kita semua tahu dan sadar negara ini sedang dalam keadaan berhutang pada Bank Dunia. logika sederhana, jika kita semua peduli pada bangsa ini, seharusnya sama-sama mencari solusi untuk melunasi hutang tersebut, atau minimal mengurangi. pemerintah mengambil salah satu solusi dengan menghilangkan subsidi dan menaikkan harga BBM.
pengaruh harga BBM sangat terasa bagi masyarakat kalangan menengah kebawah, dan itu memang benar. kritikan tajam diberikan demi menolak kenaikan harga, tujuannya apa?. kalau kita semua berani tegas menolak, kenapa tidak berani membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. mengapa tidak berani memberikan pembenaran dengan bukti-bukti otentik kalau kebijakan pemerintah saat ini kurang tepat. jadi, menolak tanpa bukti dan solusi yang jelas dan otentik, apakah bisa dikatakan pemerintah salah mengambil kebijakan?.
pemerintah punya landasan jelas untuk menghilangkan subsidi dan menaikkan harga bahan bakar, apakah kita semua mengetahuinya dengan jelas sebelum menolak atau menerima?. kita belum melihat efek kedepan dari kenaikan harga BBM ini. pemerintah pun telah berupaya mengurangi beban masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan keringanan untuk kebutuhan pokok. lantas, alasan apa mereka menolak?.
pembangunan infrastruktur saat ini sedang giat dilaksanakan, dan membutuhkan anggaran yang besar. ketika kita selalu berteriak infrastruktur tidak memadai dan masih banyak daerah-daerah tertinggal serta sekolah-sekolah yang tidak layak dipakai untuk belajar, apakah negara ini memiliki anggaran besar untuk membangun itu?, tidak. seharusnya kita memahami dulu niatan pemerintah ituseperti apa, dan kemana anggaran tersebutakan dialihkan. ingat, negara ini masih memiliki lembaga pengawas anggarasan seperti KPK, PPATK, dan BPK.
tugas kita sebagai rakyat Indonesia adalah mengawasi setiap pelaksanaan kebijakan. kebijakan baru akan dilaksanakan, tapi sudah ditolak. wakil rakyat di senayan belum memberikan argumen secara resmi terkait kenaikan harga BBM, padahal DPR sebagai lembaga yang memiliki wewenang penuh untuk mengawasi kerja pemerintah. jadi, jangan terlalu cepat menilai salah atau benar suatu kebijakan dan keputusan pemerintah.
kritikan yang diberikan semoga menjadi alarm bagi pemerintah agar memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia melalui kebijakan pro rakyat. namun, tanpa adanya perusakan fasilitas umum yang akan merugikan penggunanya sendiri. semoga negara ini mampu mengelola sumber daya alam sendiri tanpa mengharap bantuan dari asing.