Mohon tunggu...
Noval Verdian
Noval Verdian Mohon Tunggu... Buruh - Buruh

Be Your Self

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Ketua Umum PSKBI Minta Dialog Terbuka Terkait PSN PIK 2

21 Desember 2024   11:48 Diperbarui: 21 Desember 2024   11:48 65
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ketua Umum PSKBI, Drs. Rahmad Sukendar,SH/foto.dok.pribadi

Ketua Umum Paquron Singandaru Karuhun Banten Indonesia (PSKBI). Drs Rahmad Sukendar, SH. Angkat bicara terkait pantai Indah Kapuk (PIK) 2. 

Rahmad, menyerukan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan warga terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Serang Utara, Banten. Bahwa wilayah Banten, khususnya Serang Utara, membutuhkan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, ia menggarisbawahi bahwa keberlanjutan PSN PIK 2 harus berdasarkan hasil dialog yang objektif.

"Jika dalam dialog yang difasilitasi pemerintah ditemukan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, maka proyek ini layak dilanjutkan. Tetapi, jika lebih banyak mudaratnya, maka sebaiknya tidak perlu diteruskan," ujar Rahmad Sukendar. Sabtu, (21/12/2024).

Dia berharap pemerintah memberikan solusi dan membuka ruang diskusi agar kejelasan tujuan PSN PIK 2 dapat tercapai demi perbaikan taraf hidup masyarakat Banten.

Dialog dan evaluasi mendalam diharapkan menjadi jalan tengah untuk memastikan pembangunan di wilayah Serang Utara tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lokal.

Polemik terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Banten semakin hangat diperbincangkan. 

Rahmad Sukendar menegaskan bahwa pembangunan di Banten sangat diperlukan mengingat wilayah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan kesejahteraan. 

Namun, ia berharap pemerintah dapat mendengar suara masyarakat secara langsung dan memberikan kepastian bahwa proyek ini dirancang untuk meningkatkan taraf hidup warga.

"Pemerintah diharapkan dapat menjembatani perbedaan pandangan dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Sebagai PSN, PIK 2 seharusnya menjadi solusi bagi pemerataan pembangunan, bukan justru menimbulkan polemik baru." Pungkasnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun