Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan Kurikulum Merdeka. Yang diperlukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas belajar, khususnya komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik dalam melakukan refleksi atas penerapan Kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Kurikulum Merdeka merupakan terobosan besar yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses pembelajaran menjadi lebih relevan, mendalam dan menyenangkan. Bersama-sama, mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar untuk mendorong Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik.
Sejalan dengan pernyataan bapak Nadiem Makarim dalam channel YouTube Kemdikbud.id, sosok youtuber Jerome Polin mengungkapkan bahwa Ia setuju dengan program-program yang dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim. Jerome berharap bisa menjadi Menteri Pendidikan Indonesia di masa depan. Ia pun ingin melakukan tiga hal ketika ia berada di dunia pendidikan, yaitu memantau pemerataan pendidikan, kesejahteraan guru, dan perbaikan kurikulum.
Terkait dengan perbaikan kurikulum, Jerome Polin mengatakan bahwa pendidikan moral dan berpikir kritis di Indonesia harus diperkuat sejak dini, sehingga saat lulus sekolah tidak mudah termakan berita bohong atau hoaks dan tidak melakukan hal-hal tidak berguna di internet. Menanggapi hal itu, Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa beliau setuju, jika pengalaman di sekolah hanya menerima informasi dari guru, dihafal, kemudian dites kemampuannya menggunakan pilihan ganda, tidak akan tercipta generasi yang inovatif dan berpikir kritis.
Menurut saya, Kurikulum Merdeka ini konsepnya bagus dan cocok bagi sebagian besar wilayah di Indonesia. Asalkan harus dibarengi dengan fasilitas pembimbingan dan pelatihan berkelanjutan khususnya bagi seluruh elemen pelaku pendidikan mulai dari guru hingga para pejabat pemangku kepentingan. Bimbingan dan pelatihan ini harus dilakukan secara kontinu seiring dengan peningkatan kompetensi guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum. Karena Kurikulum Merdeka ini bisa menjadi boomerang yang berbahaya bagi satuan pendidikan jika hanya dibiarkan secara konseptual tanpa ada bimbingan dan pelatihan secara terus menerus.
Saya berharap agar di negara ini jangan suka gonta-ganti kurikulum tanpa ada sosialisasi atau pelatihan yang mantap bagi para guru, karena itu sangat berbahaya bagi sekolah dan guru. Pergantian kurikulum yang ada di negara ini seperti mengintervensi guru yang harus menerapkan kurikulum tersebut tanpa ada pelatihan yang mantap. Hal ini tentu saja memberatkan guru dengan Kurikulum Merdeka, karena sangat banyak administrasi yang harus dikerjakan. Dalam pergantian kurikulum sangat memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan teknologi yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas.
Kembali lagi bahwa ada tidaknya perubahan kurikulum tetap yang menjadi poin utama yaitu guru harus berkualitas, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan guru sangat menentukan kesuksesan penerapan Kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H