I.
Beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 24 Desember 2013 diumumkan serentak kelulusan seleksi CPNS tahun 2013. Ribuan peserta yang memperebutkan formasi PNS berharap dan berduyun-duyun melihat pengumuman tersebut. Banyak yang senang karena ada namanya tertulis lulus, tapi lebih banyak lagi yang kecewa dan menyesali keadaan karena tidak lulus.
Apa sebabnya apakah seleksi PNS telah dilakukan dengan objektif? Apa dampaknya terhadap birokrasi?
sebelum menjawab hal tersebut, fenomena yang terjadi berbicara banyak hal yang membuat kita miris dan mempertanyakan masa depan birokrasi Indonesia.
II.
Tidak bisa dibantah dan telah menjadi rahasia umum bahwa seleksi CPNS sarat dengan kongkalingkong pejabat khususnya Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Aparatur Negara serta jajaran Badan Kepegawaian Daerah dan Kepegawaian pada masing-masing instansi dan unit kerja. Permainan suap-menyuap, sogok-menyogok atau apalah namanya telah nyata terjadi. Ini berbahaya bagi terciptanya iklim kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah. Banyak protes dan gugatan yang diajukan sepertinya tidak digubris oleh pemerintah. Memang yang menjadi masalah adalah pembuktian dan undang-undang hukum yang mengatur hal itu tidak jelas. Sehingga setiap laporan yang ada hanya sebatas berita acara di kepolisian atau headline koran-koran.
Mirisnya kita adalah kualitas aparatur negara yang diluluskan adalah berdasarkan sejumlah uang. Bukan pada kompetensi dan kemampuan calon PNS. Kemudian hal yang mencengangkan adalah transaksi dan kapital uang yang beredar cukup fantastis, satu formasi dengan ijazah DIII saja berkisar Rp100-150 juta. Tinggal dikalikan saja berapa formasi tersebut disediakan. Uang yang beredar mencapai miliaran rupiah pada setiap daerah. Berdasarkan kenyataan yang ada, fenomena ini seperti sudah terstruktur semenjak dari BKN pusat. Dimulai dari proses pengajuan formasi dengan data fiktif tentang kebutuhan pegawai pada suatu instansi, kemudian proses penetapan kelulusan dan NIP antara BKD, kepegawaian instansi dan unit kerja dengan BKN pusat. Meskipun digembar-gemborkan bahwa seleksi CPNS berlangsung objektif dengan mengetengahkan bermacam regulasi yang katanya ampuh untuk menekan angka kecurangan, toh nyatanya kecurangan terjadi dengan kasat mata.
III.
Bagaimana potret birokrasi Indonesia ke depannya? Sudah barang tentu akan terjadi ketimpangan, persentase aparat yang baik akan mengecil. Hal yang terjadi adalah dampak domino terhadap perilaku PNS sebagai pelayan publik, mulai dari pungli, kedisplinan rendah, permainan tarif dan sebagainya. Jika ini dibiarkan berlangsung salam, maka akan menjadi sebuah mentalitas yang berbahaya bagi kelangsungan birokrasi yang baik. Mentalitas itu adalah mentalitas uang di segala bidang. Uang bahkan di atas dari norma hukum, norma ilmu pengetahuan dan norma agama.
Jika ini terjadi maka selanjutnya adalah yang berkuasa adalah pemodal, kapitalis dan kaum aristokrat. Rakyat bawah akan menjadi gladiator yang bertarung sesama mereka untuk saling bunuh dengan uang. Dan yang menikmati adalah kelompok borjuis, penguasa, dan politikus jahat. Dampak nyata dapat diprediksikan dengan jelas terhadap birokrasi Indonesia ke depan yang dipenuhi oleh manusia "jongos" bermental penjilat, bermental uang dan berprilaku bejat. Meski program pemerintah bagus namun jika tidak didukung oleh birokrasi yang kuat maka hal itu hanyalah menjadi pemborosan dan perlambatan pembangunan.
IV.
Sebagai akhir kalam dari guratan jiwa yang miris dan sedih terhadap kenyataan di negara ini. Sudah saatnya terjadi revolusi terhadap sistem penerimaan PNS. Karena sangat merusak tatanan sosial, mentalitas dan kehidupan berbangsa ke depannya. Kita mendorong lahirnya pemimpin yang berani membenahi secara total birokrasi di negeri ini. Semoga ada keajaiban..