Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk Menuju Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Pendidikan merupakan proses pemberian dan perolehan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan pemahaman yang berlangsung diberbagai institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan juga menjadi tempat untuk pengembangan potensi individu, pengembangan kepribadian dan pembentukan sikap serta nilai-nilai yang diingankan dalam masyarakat.   

Di Indonesia masih banyak problematika dalam pendidikan yang hingga sekarang belum teratasi dengan maksimal seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, tenaga pendidik yang kurang profesional, kurikulum pembelajaran yang gonta-ganti dan pendidikan karakter yang belum matang untuk siswa. Beberapa permasalahan lainnya yaitu lembaga pendidikan yang tidak merata hingga ke daerah pelosok, masih banyak ditemui pungutan liar di lingkungan sekolah, dan yang paling banyak dialami di masa sekarang yaitu kasus bullying. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan Laporan Statistik Indonesia 2023 dan mencatat jumlah sekolah di Indonesia ada 399.376 unit sekolah. Dari sekian banyak unit sekolah, ada sekitar 70 ribu sekolah yang masih mengalami ketertinggalan karena berada di daerah terpencil atau daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T). Ketimpangan akses dan infrastruktur pendidikan yang disebabkan oleh jarak uang jauh sehingga saluran transfortasi sulit menjadikan kendala yang sulit diatasi dalam memperluas akses pendidikan. Selain itu, kualitas guru yang kurang terlatih dan memadai juga sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Dalam unggahan media sosial maupun yang terjadi di sekitar, dapat kita lihat di beberapa sekolah sering terjadi kasus kekerasan atau bullying yang dilakukan oleh siswa atau siswi, tidak hanya terjadi di sekolah kecil saja tetapi sampai pada sekolah atau institusi yang bergengsi sekalipun. Dalam kasus kekerasan seperti yang banyak terjadi sekarang ini dapat kita lihat bahwa sebagian besar terjadi sebagian besar karena peran guru yang tidak optimal dalam mendidik murid. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang merasa terancam dan memutuskan untuk berhenti sekolah. 

Pemerintah Indonesia mewajibkan program wajib belajar 12 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi dan menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah. Hal ini karena anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas untuk dapat tetap bersaing dengan negara lainnya. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan berbagai upaya seperti pengembangan kurikulum yang terus di update untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dan keterampilan siswa, dan juga melakukan program kualitas guru yang merupakan pemeran utama dalam sekolah. 

Salah satu dampak utama dari permasalahan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil atau wilayah miskin yang kurang mendapatkan sumber daya dan fasilitas yang memadai. Kurangnya guru yang berkualitas dan kurikulum yang kurang memadai juga menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan. Tingginya Angka Putus Sekolah yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya motivasi, kurangnya dukungan dari keluarga, dan kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas, hal ini berdampak pada kesempatan kerja dan mobilitas sosial yang terbatas bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan yang memadai. 

Ketimpangan Pendidikan juga menyebabkan ketimpangan dalam akses dan kesempatan pendidikan di Indonesia. Daerah perkotaan umumnya memiliki lebih banyak fasilitas dan akses ke pendidikan yang baik dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kaya dan miskin. Selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan kerja yang relevan dengan dunia industri juga menjadi permasalahan dalam pendidikan di Indonesia. Banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini berkontribusi pada tingginya tingkat pengangguran dan underemployment (pekerjaan di bawah kapasitas).

Dampak-dampak tersebut mencerminkan perlunya perhatian yang serius terhadap perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses, mengurangi kesenjangan, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kesejahteraan sebagai keamanan, keselamatan, ketentraman dan kesenangan hidup. Menurut Nafiah, kesejahteraan adalah perasaan hidup senang tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang- perorang. Pengertian lainnya datang dari Moehs yang mendefinisikan kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Adapun menurut pendapat beberapa ulama kontemporer menyebutkan bahwa kesejahteraan bisa diukur dari terpenuhinya maqashid syariah yang mengandung lima unsur yaitu memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia maka dibutuhkan individu yang berkualitas dan memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas untuk dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mumpuni. Pendidikan merupakan indikator yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar di suatu daerah dan desa-desa terpencil. Pendidikan berperan penting dalam membentuk individu, masyarakat, dan bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, diharapkan dapat mengembangkan potensi maksimal, mencapai kemandirian dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.