Kesenjangan Gaji yang Penuh Efek: Asisten Stafsus vs Profesi Lain

Selama beberapa pekan belakangan ini terdapat isu yang sedang trending di media sosial X. Salah satu isu yang sedang hangat dibicarakan warganet adalah mengenai gaji Asisten Staf Khusus Presiden. Isu ini mulai hangat dibicarakan ketika salah satu mantan Asisten Staf Khusus Presiden yang sudah mengundurkan diri dari posisi tersebut pada 2023 lalu merasa tersinggung atas unggahan pengguna akun X @luffydcahyo yang bernama Dheo Cahyo pada Rabu 4 September 2024. 

Dalam unggahannya, Dheo mengkritik seseorang yang dikenalnya tidak memiliki kinerja yang jelas sebagai seorang data analyst. Yasmin yang merasa tersinggung pun merasa tidak terima dianggap tidak memiliki skill dan kemudian mengungkapkan posisinya sebagai Asisten Staf Khusus Presiden dan memiliki seorang asisten. Dalam komentarnya, Yasmin pun mengungkapkan sebagai Asisten Staf Khusus Presiden ia di gaji sebesar Rp 23 juta per bulan. Cuitan tersebut pun benar-benar mengejutkan publik. Kinerja seorang Asisten Staf Khusus Presiden mulai dipertanyakan oleh banyak netizen. Publik pun semakin marah setelah mengetahui fakta bahwa terdapat pembantu asisten di dalam lingkup staf khusus presiden.

Nominal gaji seorang Asisten Staf Khusus Presiden yang diungkapkan oleh Yasmin tentunya menimbulkan banyak perdebatan mengenai ketidakadilan, sistem kekuasaan serta memunculkan bermacam-macam sudut pandang masyarakat terhadap beberapa profesi. Tidak mengherankan juga apabila publik mulai mempertanyakan besaran kontribusi Asisten Staf Khusus Presiden terhadap bangsa Indonesia. Pertanyaan ini mulai mencuat ke permukaan tentu saja semata-mata bukan tanpa alasan, tetapi karena publik atau masyarakat Indonesia sendiri sudah mulai merasa terganggu dengan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia ini. 

Tentu saja kesenjangan ini akan semakin terlihat apabila dilakukan perbandingan kontribusi antara seorang Asisten Staf Khusus Presiden dengan profesi lain yang lebih krusial terhadap bangsa Indonesia, seperti guru yang mengemban tugas yang sangat berat yakni mencerdaskan generasi penerus Indonesia, kemudian ada dokter yang setiap saat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta petani yang memiliki tugas sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat yakni menjamin ketersediaan pangan. Profesi-profesi tersebut memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia namun mereka bekerja keras dengan upah atau gaji yang kecil. Sementara itu, Asisten Staf Khusus Presiden yang belum tentu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa, justru menikmati hidup dengan upah yang sangat tinggi. 

Sangat disayangkan juga bahwa negara Indonesia sendiri sudah memiliki target Indonesia Emas pada 2045, namun tidak mengusahakan keadilan antara sektor-sektor yang memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia itu dengan kelompok berkuasa, yakni pejabat publik. 

Kemudian isu ini tentu juga akan membawa dampak yang lebih luas bagi publik Indonesia. Rasa tidak puas masyarakat terhadap profesi yang mereka jalani pun tak dapat terhindarkan. Perasaan tidak puas tersebut lah yang lama kelamaan akan menyebabkan kurangnya minat masyarakat terhadap profesi tertentu. Sangat mungkin juga bila masyarakat akan mulai menganggap remeh beberapa profesi dikarenakan memiliki upah yang minim padahal profesi tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap bangsa, dan kemudian mereka akan lebih memilih untuk terjun ke dalam lingkup pejabat publik karena melihat besarnya nominal gaji yang diterima. 

Ini jelas berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam berbagai bidang industri. Jika profesi-profesi penting seperti guru, petani, dan tenaga kesehatan tidak lagi diminati, maka kualitas pendidikan, ketahanan pangan, dan kesehatan Indonesia akan perlahan menurun. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat Indonesia akan sulit untuk dicapai dan tujuan nasional Indonesia pun akan terhambat. Dalam kasus ini juga kita dapat melihat bagaimana social learning theory berjalan. Contohnya, ketika jumlah pendaftar seleksi ASN mulai mengalami penurunan setiap tahunnya karena upahnya yang minim dan tidak sebanding dengan tanggung jawab yang akan diemban,  namun peminat profesi pada lingkup pejabat publik justru mengalami peningkatan karena banyaknya beredar jumlah nominal gaji yang diterima oleh lingkup profesi tersebut.

Peristiwa ini tentu saja memberikan pelajaran penting bagi pemerintah, masyarakat, serta media massa. Media massa berkontribusi besar pada penyebaran isu ini, karena pada dasarnya isu yang beredar di media massa mampu membuat beragam opini publik bertemu dalam satu platform dan tentu saja publik pun mulai saling melakukan diskusi. Maka dari itu, kemampuan bermedia sosial yang bijak juga sangat ditekankan disini, yakni mencakup pemahaman kita mengenai betapa pentingnya menjaga kerahasiaan pribadi terutama yang memiliki sangkut paut dengan khalayak luas karena seperti yang kita tau, bahwa tidak semua informasi harus diketahui umum. Ada batasan privasi yang harus tetap diperhatikan dalam peristiwa ini. Selain itu, sebagai akibat dari jangkauan penyebaran berita yang luas, media massa juga telah berhasil mengubah sebuah perdebatan pribadi antar pribadi menjadi perdebatan yang dibahas secara menyeluruh oleh publik. 

Ada banyak komentar tentang masalah nominal gaji yang diterima asisten stafsus presiden ini, mulai dari kritik terhadap kontribusi asisten staf khusus presiden, dampak dari bocornya nominal gaji tersebut hingga perdebatan antar pendukung mereka yang terlibat. Keluar dari lingkup media massa, pemerintah juga mengambil tugas yang sangat penting, yakni memberikan penjelasan dan klarifikasi yang jelas tentang perdebatan mengenai gaji asisten staf khusus presiden ini. Hal ini tentu saja sangat penting untuk mengurangi spekulasi yang muncul di masyarakat dan mempertahankan kepercayaan publik. Maka dari itu, pemerintah juga harus melakukan evaluasi internal terhadap sistem penggajian dan kompensasi yang diberikan kepada staf agar lebih sesuai dengan kinerja mereka dan tanggung jawab yang diemban. 

Lebih lanjut, peristiwa ini juga memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam manajemen negara. Setiap bagian masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan bagaimana para pejabat publik melakukan pekerjaan mereka. Apabila hal-hal tersebut sudah dapat diterapkan, terciptanya pemerintahan negara Indonesia yang bersih dan berwibawa akan dengan sangat mudah bisa kita gapai.