Pendidikan Politik sebagai Alat Transformasi Sosial (Studi Teori dan Implementasi)

Pendahuluan

Pendidikan politik merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan Politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Di era globalisasi dan digitalisasi, pendidikan politik semakin relevan karena membantu individu memahami kompleksitas sistem politik dan mendorong partisipasi dalam proses demokrasi. 

Mohammad Nuh dalam Wayan Sohib (2009) menyatakan bahwa pendidikan politik tidak hanya melibatkan pemahaman tentang peran individu dalam pemerintahan, partai politik, dan birokrasi, tetapi juga merupakan proses yang mengembangkan kedewasaan dan kecerdasan seseorang dalam menanggung tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan masalah bangsa sesuai dengan wewenangnya. Ini termasuk pembentukan mentalitas dan etika yang sehat dalam berpolitik (Rahman, 2018). 

Pendapat yang sama pun di kemukakan Sukarno (2012), menyatakan pendidikan politik adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam politik. Pendidikan politik bisa dilakukan melalui diskusi, ceramah, dan partisipasi dalam kegiatan politik. Proses ini bersifat dialogis antara pemberi dan penerima pesan, di mana melalui interaksi tersebut, masyarakat mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang ideal dari berbagai elemen dalam sistem politik, termasuk pemerintah, sekolah, dan partai politik. Sosialisasi politik adalah bentuk pendidikan politik yang lebih luas. Proses ini dialami oleh seluruh anggota masyarakat, baik elit maupun awam, disadari atau tidak (Yahzunka, 2019).

Namun, penerapan pendidikan politik sering menghadapi berbagai hambatan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pendidikan politik belum menjadi prioritas utama dalam pendidikan politik masyarakat. Pendidikan Politik masyarakat mencakup aspek-aspek dasar  mengembangkan keterampilan kritis yang diperlukan untuk partisipasi politik yang efektif. Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Dalam kerangka kedaulatan rakyat atau demokrasi, masyarakat harus mampu melaksanakan tugas partisipasi mereka. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat disampaikan melalui: a) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan berbagai publikasi massa yang membantu membentuk pendapat umum; b) Media audiovisual seperti siaran radio, televisi, dan film; c) Lembaga atau asosiasi masyarakat seperti LSM, forum diskusi warga, serta lembaga pendidikan formal maupun nonformal (Rahman, 2018).

Teori-teori pendidikan politik menawarkan berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah ini. Teori liberal menekankan pentingnya partisipasi politik yang aktif dan demokrasi, sementara teori kritis fokus pada kesadaran akan struktur kekuasaan yang menindas dan cara mengubahnya. Pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan politik harus lebih dari sekadar transfer pengetahuan; ia harus menjadi proses yang memberdayakan individu untuk berpikir kritis dan bertindak sebagai agen perubahan. Implementasi pendidikan politik dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.  Menurut Gabriel Almond dalam Rahman (2018), pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, menunjukkan bagaimana masyarakat seharusnya berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sejalan dengan pernyataan ini, pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Noprianto et al., 2023).

Menurut Nasiwan (2005), pendidikan politik pada dasarnya melibatkan rekonstruksi nilai-nilai yang ada dan pembangunan nilai-nilai baru. Sebagai bagian dari pendidikan, ini mencakup proses transformasi pengetahuan, pembentukan sikap tertentu, dan perubahan perilaku yang dituju. Aspek pertama berkaitan dengan dimensi kognitif, sedangkan aspek kedua dan ketiga berkaitan dengan aspek afektif dan perilaku. Dengan demikian, pendidikan politik memiliki makna penting dan strategis, karena mendorong warga negara (para pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai, kesadaran akan pentingnya sistem politik yang ideal, serta perilaku politik yang cerdas dan kritis (Noprianto et al., 2023).

Praktik pendidikan politik di berbagai negara menunjukkan hasil yang beragam. Di beberapa negara seperti Skandinavia, pendidikan politik menjadi bagian integral dari kurikulum dengan fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan partisipasi aktif. Di Amerika Latin, gerakan sosial menggunakan pendidikan politik sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong perubahan sosial. Namun, di Indonesia, pendidikan politik masih menghadapi kendala dalam hal akses, kualitas, dan relevansi. Berbagai inisiatif dari organisasi masyarakat sipil telah muncul untuk mengisi kekosongan ini, tetapi dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat masih diperlukan. 

Untuk mencapai transformasi sosial yang diinginkan, pendidikan politik harus dirancang agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat. Ini memerlukan pendekatan yang inovatif dan inklusif, serta komitmen dari berbagai pihak untuk menjadikan pendidikan politik sebagai prioritas. Dengan demikian, pendidikan politik dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan berdaya, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan sosial.

Konsep Pendidikan Politik