Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 merupakan pilkada yang lebih besar dibandingkan dengan pilkada serentak sebelumnya. Sebanyak 171 daerah (17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten) akan berpartisipasi pada ajang pilkada tahun 2018. Di antaranya, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).
Saat ini eskalasi pilkada Sumsel 2018 sudah mulai memanas dan melaju makin kencang, Sudah muncul kandidat terbaik untuk memimpin provinsi yang memiliki kekayaan SDA urutan lima terbesar di Indonesia. Kandidat terbaik tersebut adalah Aswari Rivai, Dodi Reza Alex, Herman Deru dan Ishak Mekki. Semua kandidat memiliki pengalaman yang sudah teruji dan membumi serta didukungan oleh partai besar.
Terkait pertarungan antara empat kubu yang ada, Oktarina (direktur Stratakindo Research and Consulting), melihat akan terjadi pertarungan head to head antara penantang melawan petahana. Kubu petahana akan diwakili oleh Dodi Reza Alex (putera Gubernur Sumsel) dan kubu Ishak Mekki yang masih menjabat wakil Gubernur Sumsel. Kubu penantang akan diisi oleh pasangan Herman Deru - Mawardi Yahya dan kubu Aswari Rivai.
Pada akhirnya kemenangan pasangan kandidat gubernur ditentukan oleh pemilih. Parpol sekedar mengantar dan menjadi kendaraan politik kandidat gubernur, pemilihlah yang menjadi penentu pemenangnya. Untuk mencari kandidat gubernur yang paling berpotensi, diantaranya dengan melakukan survei. Untuk mendapatkan hasil survei yang menjanjikan, kandidat gubernur harus terus bergerak melakukan sosialisasi ke masyarakat dan tidak kalah pentingnya, kandidat gubernur harus mencari pasangan yang memiliki nilai endorsement atau nilai ketertarikan yang mampu menunjang elektabilitas kandidat gubernur.
Kenapa orang-orang ingin berlomba-lomba memperebutkan posisi gubernur ? Apa karena siapapun berhak untuk menjadi gubernur atau karena gaji gubernur yang sangat besar. Padahal sudah ada 155 kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi, termasuk daintaranya sebagai gubernur.
Secara harfiah, gubernur adalah "pemimpin", "penguasa", atau "yang memerintah". Gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, oleh karena itu gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi. Gubernur juga membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kota dan kabupaten.
Di era demokrasi saat ini siapapun berhak untuk menjadi kepala daerah, termasuk menjadi gubernur atau wakil gubernur. Ketika ditanya alasannya ingin menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan niatnya semata ingin membangun bangsa dengan cara membenahi Jakarta sebagaiibukota negara dan pusat kegiatan dari banyak sektor di Indonesia. Termasuk di sektor ekonomi dan pembangunan.
Ridwan Kamil memberikan alasan dirinya ingin jadi gubernur Jawa Barat karena keterbatasan ruang gerak dirinya sebagai walikota Bandung yang tidak sebanding dengan keinginan memajukan provinsi Jawa Barat. Menuntaskan permasalahan Kota Bandung tidak bisa dilakukan secara berdiri sendiri, harus ada keterlibatan daerah lain dan kewenangan atau tanggungjawabnya ada di tangan provinsi. Sementara itu,Panglima Kostrad Letjen Edy Rahmayadi mengaku maju menjadi gubernur Sumatera Utara (Sumut) karena ingin meningkatkan kualitas membangun Sumut. Selama ini orang Sumut tak ada yang serius mengurus Sumut.
Menariknya, ada juga yang menolak terang-terangan untuk menjadi kandidat gubernur. Walikota Surabaya Tri Rismaharini secara tegas mengatakan tidak bersedia menjadi kandidat gubernur dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Timur. Keputusan ini sudah disampaikan jauh-jauh hari kepada parpol yang bersekukuh untuk mencalonkan dirinya. Menurut Tri Rismaharini, "menjadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya, meskipun menurut orang lain (dirinya) mampu untuk mengemban tugas itu. Yang dapat mengukur kemampuan seorang pemimpin adalah masyarakat. Jabatan itu tidak boleh diminta, dirinya juga tidak ingin menjadi pemimpin yang sombong."
Putri kedua presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Zanubah Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid juga menolak tawaran Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk maju di pilkada Jawa Timur (Jatim) dengan alasan dirinya memiliki tugas sejarah untuk menjaga keutuhan NU dengan tak memasuki langsung kontestasi politik praktis.
NU sudah menyumbangkan dua kader terbaiknya di Pilkada Jatim, yakni Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulah Yusuf dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, menceritakan sebelum melirik Yenny Wahid, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, PKS dan PAN menyampaikan tawaran kepadanya untuk maju sebagai kandidat gubernur Jatim. Mahfud MD menyampaikan bahwa dirinya tidak berminat menjadi kandidat gubernur Jatim dan menganggap Syaifullah Yusuf dan Khofifah merupakan dua sosok yang sudah bagus untuk dipilih masyarakat Jatim.
