Masalah intoleransi beragama kian kritis, meski dunia memperingatinya tiap tanggal 16 November. Pasca insiden Paris beberapa hari lalu, Islam tersudutkan. Gelombang Islamophobia kembali ditiupkan. Sampai kapan masalah ini akan berakhir? Berikut penulis upload kembali tulisan yang pernah dimuat di media online 2 tahun silam. Semoga publik makin menyadari tugas yang seharusnya dilakukan agar intoleransi menemukan tiitik akhir. Dan manusia hidup damai dalam keberagaman di bawah sistem yang adil.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan kembali menyerukan pentingnya menghormati segala perbedaan, menghindari tindak kekerasan dan menolak politik diskriminatif. Setidaknya itulah yang disampaikan kelompok ini pada peringatan Hari Internasional untuk Toleransi yang jatuh pada 16 November lalu. Koalisi ini menilai, saat ini toleransi beragama kian pudar. Ini dikarenakan tidak adanya sikap yang tegas dari pemerintah, termasuk masih lemahnya penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas (voaindonesia.com, 20 Nopember 2013).
Harus diakui bahwa bangsa Indonesia -yang terdiri dari beragam agama dan kepercayaan ini- belum mampu menciptakan kehidupan rukun. Namun, yang menjadi persoalan, benarkah propaganda toleransi dan kebebasan beragama yang selama ini banyak disuarakan berbagai kelompok adalah solusi yang tepat bagi persoalan kehidupan beragama di Indonesia? Lantas, bagaimana dengan model Islam dalam mewujudkan kehidupan rukun antar kelompok dan agama sebagaimana yang pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW?
Propaganda Sampah
Sebenarnya propaganda toleransi dan kebebasan beragama sudah sejak lama diserukan kepada masyarakat. Namun, kenyataannya tindak intoleran masih kerap terjadi. Tentu saja, hal ini terjadi bukan semata-mata karena masyarakat tidak mengetahui soal toleransi. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah rusaknya sistem dan tata aturan dalam menjamin terwujudnya kehidupan rukun di negeri ini. Diantaranya adalah karena pemerintah tidak tegas dalam menegakkan peraturan kehidupan beragama, konstitusi yang sangat lemah, juga karena masyarakat tidak puas hidup dalam sistem yang tidak memberikan keadilan bagi kehidupan beragama. Kasus sengketa pendirian rumah ibadah menjadi bukti yang amat nyata. Persoalan berlarut-larut, bahkan terulang di berbagai tempat.
Kondisi tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari sistem sekuler yang menjadi poros berjalannya semua peraturan dan tatanan. Kondisi ini menjadikan negara bersikap ambigu terhadap berbagai persoalan, meski dari sisi agama sebenarnya telah cukup jelas pengaturannya. Terkadang, hanya karena Indonesia bukan negara Islam, aturan yang berasal dari Islam lantas dengan mudah ditolak. Inilah yang membuat seruan toleransi beragama tak cukup kuat untuk menata intoleransi yang datangnya dari sistem.
Dan saat negara tidak mampu membina, bahkan terkadang arogan dalam menyelesaikan persoalan antar pemeluk agama, maka tindakan intoleransi kerap menjadi jalan keluar secara spontanitas. Ini berarti intoleransi sesungguhnya merupakan persoalan sistemik.
Sementara itu, seandainya ide toleransi atau kebebasan beragama ini diterapkan, ternyata juga akan berbenturan dengan kepentingan lain. Sebagai contoh, dalih kebebasan beragama atau toleransi kerap dijadikan alat bagi penganut agama tertentu untuk menarik (berkampanye ) atau “memaksa secara halus” orang-orang beragama lain. Dengan demikian, seruan sikap toleran dan kebebasan beragama dalam kondisi sistem yang tidak cukup kapabel dalam mengatur persoalan hubungan antar agama, hanya akan menjadi seruan mandul, tidak ada artinya sama sekali bahkan menyeret pada persoalan baru.
Maka sungguh, hubungan antar pemeluk agama membutuhkan sistem pengaturan yang handal. Dalam hal ini negara menjadi penentu apakah kehidupan beragama akan berjalan harmonis atau berantakan. Bagaimana dengan pengaturan Islam?
Pengaturan Islam
