Dalam rangka mendukung terbentuknya masyarakat nontunai (lesscash society), Bank Mandiri, hingga akhir 2017 nanti, berencana menyalurkan bantuan sosial lewat skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada tiga juta keluarga miskin penerima manfaat (KPM) di 23 wilayah propinsi di Indonesia.
Penyaluran bantuan pangan nontunai tersebut akan melibatkan e-waroeng dan agen Rumah Pangan Kita (RPK) serta sekitar 10 ribu  agen bank di wilayah-wilayah yang menjadi target penyaluran.
Para agen bank tersebut akan mendapatkan pelatihan serta pemantauan terkait mekanisme pencairan bantuan dengan memanfaatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan mesin EDC. Nantinya, setiap agen akan melayani sekitar 250 KPM.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pihaknya bekerjasama dengan kelurahan setempat dan Bulog terkait pendampingan KPM serta pengadaan bahan pangan bersubsidi seperti beras dan gula.
"Agen-agen bank ini juga memberikan layanan keuangan tanpa kantor cabang bank kepada masyarakat yang belum memiliki akses kepada layanan keuangan untuk transaksi perbankan terbatas. Harapannya, para agen ini juga dapat meningkatkan literasi keuangan KPM sehingga dapat mendukung program inklusi finansial," ujar Kartika, beberapa waktu lalu.
Saat ini, Bank Mandiri memiliki jumlah agen sebanyak lebih dari 42 ribu yang terdiri dari 22 ribu agen individu dan 20 ribu loket badan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia.
Bantuan untuk 240 Ribu Keluarga
Hingga saat ini, Bank Mandiri telah mendukung penyaluran bantuan sosial kepada 240 ribu keluarga senilai Rp 108,4 miliar. Bantuan tersebut disalurkan melalui skema BPNT dan skema PKH (Program Keluarga Harapan).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 199.320 keluarga menerima bantuan sosial berskema PKH, sedangkan 40.065 keluarga menerima bantuan sosial BPNT.
Kartika mengungkapkan, keterlibatan perseroan dalam penyaluran program bansos pemerintah merupakan realisasi dukungan Bank Mandiri dalam perbaikan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Selain mempermudah masyarakat dalam mengakses program ini, kami juga ingin membantu pemerintah mendapatkan data yang akurat terkait masyarakat kurang mampu," kata Kartika saat menyerahkan PKH bersama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Solo, Jawa Tengah, awal Mei lalu.
