Kesejahteraan Rakyat atau Wakil Rakyat? “Lagi-lagi Tidak Pro Rakyat“

DPR kembali membuat gebrakan baru setelah memasuki awal tahun 2012, namun gebrakan yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini tidak dilakukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk kesejahteraan para wakil rakyatini sendiri.

Pada tahun 2011, DPR merencanakan untuk membangun gedung baru. DPR sempat mengajukan anggaran untuk membuat gedung baru dengan dana yang tak tanggung-tanggung untuk dikeluarkan mencapai Rp. 1 Triliun. Sejumlah fasilitas akan melengkapi gedung baru itu seperti kolam renang dan ruang sauna.

Namun, kebijakan dalam membuat gedung baru tersebut tidak ditunjang dengan prestasi kerja yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini. Berdasarkan data KPK akhir September 2011 tercatat KPK sudah memenjarakan 43 anggota DPR yang terlibat korupsi. Selain itu, hampir 100 persen sejumlah anggota DPR tercatat sering membolos pada saat rapat paripurna.

Anggota DPR yang pernah melakukan studi banding ke luar negeri yang memboroskan anggaran. Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), pada 2011 DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 105,924 miliar lebih untuk studi banding. (Sumber: Harian Jogja, 4 Januari 2012).

Adapun hasil dari studi banding tersebut masih dipertanyakan, apa yang di dapat para anggota dalam studi banding, apakah bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat ke depannya. Gebrakan anggota dewan pada tahun 2012, toilet Gedung Nusantara 1 DPR yang rusak akan disulap menjadi baru. Menurut Setjen DPR, Jaka Winarko dana untuk merenovasi toilet di gedung DPR sudah dianggarkan sebesar 2 Miliar pada tahun ini.

Akankah lebih bijaksana, kesejahteraan rakyat perlu diutamakan daripada kesejahteraan para wakil rakyat dengan mengalokasikan dana untuk fasilitas yang sangat eksklusif namun tidak ditunjang dengan prestasi kerja yang baik oleh anggota dewan.

Secara umum, memang begitu banyak catatan kepemimpinan publik salah satunya anggota DPR yang kita saksikan akhir-akhir ini. Satu yang paling menonjol adalah posisi pemimpin yang lebih berpihak pada kehidupan pribadi mereka sendiri (salah satunya kasus korupsi).

Membangun kepemimpinan dalam melayani rakyat memang bukanlah hal yang gampang. Seorang pemimpin harus bisa mengendalikan ke egoisan diri sendiri untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Tidak bertekuk lutut dengan harta kekayaan yang di dapat (mamon uang), patuh pada aturan publik. Dari sinilah akan tumbuh pemimpin yang bijaksana dan merelakan diri mereka untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Besar harapan masyarakat memiliki pemimpin yang bijak dalam mengatur segala aspek kepentingan rakyat dan negara.Banyak masyarakat yang membutuhkan fasilitas yang mapan dalam membangun kehidupan negara yang maju baik itu pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan bahkan pemerintah dapat mengatur sebuah program dalam pengiriman studi S1 maupun S3 ke luar negeri yang hasilnya pasti akan berdampak pada negara, daripada membangun fasilitas untuk kepentingan wakil rakyat seperti renovasi toilet sebesar Rp. 2 miliar.

Para wakil rakyat harus dapat mengevaluasi kebijakan mereka, apakah kebijakan yang sudah di rencanakan merupakan kebijakan yang bertumpu pada kejahteraan rakyat atau kesejahteraan para wakil rakyat itu sendiri untuk membangun masa depan negara yang adil dan makmur baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.