Mismanajemen Ancam Ketahanan Pangan

Masa depan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau lebih akrab disapa Bulog boleh jadi ditentukan tahun ini.

Tahun 2019 menjadi tahun yang berat sekaligus menentukan bagi Bulog, dimana tugas pelayanan public alias public service obligation (PSO) dalam penyediaan dan penyaluran beras untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah berkurang drastis. 

Ini terjadi seiring selesainya transisi program bantuan pangan nontunai (BPNT). Pertengahan tahun ini, diperkirakan 15,5 juta rumah tangga sasaran yang semula menerima beras sejahtera (Rastra) pengganti Raskin bakal terlayani semua. Sebagai otoritas pelaksana, Kementerian Sosial memastikan target itu bakal tercapai.

Alhasil, Bulog pun ketar-ketir dan terombang-ambing. Bagaimana tidak, tugas-tugas PSO Bulog dikempiskan, bahkan dihapuskan. Tahun ini bisa jadi amat menentukan bagi masa depan Bulog: tetap eksis atau rugi besar? 

Sinyalemen melempemnya Bulog sudah mulai terlihat jelas. Tentu kita ingat target pengadaan beras oleh Bulog tahun 2019 sebesar 1,8 juta ton. Hingga 25 April 2019, Bulog baru mampu menyerap sebanyak 274.984 ton beras. Sedikit sekali bukan? Mengingat dikebirinya tugas PSO Bulog mulai tahun ini, rasanya nyaris mustahil BUMN logistik pangan tersebut mampu mencapai targetnya.

Yang terbaru adalah menumpuknya stok beras di gudang-gudang penyimpanan Bulog akibat penyaluran yang tidak optimal. Akibatnya kualitas beras berkurang dan pada akhirnya tidak terpakai.

Pemerintah tampaknya "iba" dengan nasib Bulog. Wakil Presiden Jusuf Kalla bilang pemerintah tengah berencana pemerintah untuk mengubah skema bantuan sosial pangan untuk masyarakat yang selama ini diberikan dalam bentuk bentuk tunai, kembali menjadi bantuan beras guna mengoptimalkan penyerapan stok di gudang-gudang Bulog. 

Tandaseru.id

"Sekarang kita akan kembalikan lagi ke raskin, dalam bentuk materi, jadi beras langsung ke masyarakat. Kenapa demikian, karena Bulog tidak tahu mau diapakan berasnya," terang Kalla saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, pekan ini.

Bisa dimaklumi, ketika program Rastra berubah jadi BPNT, secara teoritis tak ada lagi penyaluran beras bersubsidi yang dalam setahun bisa mencapai 2,5 juta--3,4 juta ton. Tanpa outlet penyaluran yang jelas dan pasti, tugas penyerapan gabah atau beras petani sama saja dengan membuat BUMN ini pelan-pelan gulung tikar.