Menanggapi situasi ini, pemerintah dari beberapa negara Eropa merancang skenario partisipasi yang baru, yakni dengan mengadakan debat publik mengengai topik energi nuklir yang dihadiri oleh masyarakat dari beberapa negara Eropa. Hal ini ditujukan untuk menciptkan atmosfer demokrasi langsung yang lebih luas dan ketakutan akan ancaman krisi legitimasi karena memudarnya kepercayaan publik. Akan tetapi, pemerintah Belanda tetap meningkatkan pengembangan energi nuklir dengan beberapa alasan: pertama, adanya argumen tentang estimasi yang berbeda antara keuntungan ekonomi dan resiko lingkungan; kedua, ketakutan Belanda bahwa mereka akan melewatkan pengembangan teknologi; ketiga, kontribusi energi nuklir untuk memerangi hujan asam. Semua ini menunjukkan bahwa tetap ada ketidakpuasan dari masyarakat, meskipun pada awalnya muncul pelembagaan partisipasi hingga menjadi instrumen politik.
Dampak dari Bentuk Partisipasi Baru
Sejak tahun 1970an, penelitian telah dilakukan terhadap bentuk partisipasi yang baru, seperti  debat publik yang telah dirancang oleh negara-negara barat di atas. Dampak dari instrumen yang baru ini adalah di antaranya terdapat warga yang absen, tidak adanya keseimbangan dalam mekanisme partisipasi kumulatif; individu yang hadir hanya berdasarkan kepentigan mereka, status, pengetahuan, dan kedekatan. Mereka diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi. Lalu, seperti apa gerakan lingkungan dan komunitas mana yang akan didengarkan pemerintah, juga telah diatur berdasarkan kepentingan tertentu. Peran gerakan lingkungan sebagai jembatan demokratis telah gagal memenuhi tujuannya. Terdapat dilema dan perdebatan di antara penggerak lingkungan. Ada yang mampu masuk ke dalam sistem pemerintahan, ketika mereka mampu menunjukkan keahliannya. Akan tetapi, gerakan lingkungan sayap kiri cenderung berpendapat bahwa ketika penggerak lingkungan telah masuk ke dalam sistem pemerintahan (rangkaian konsultasi) sebagai ‘teman bicara’, mereka akan terjebak dengan kesempatan politik yang berpotensi menimbulkan kesenjangan partisipasi. Gerakan lingkungan akan semakin sulit untuk memenuhi perannya sebagai saluran bagi partisipasi warga.
Partisipasi dan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan dari Tahun 1985 sampai Hari Ini
Sejak tahun 1970an persoalan partisipasi telah berangkat dari telaah lebih jauh mengenai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Konteks politik juga terkait dengan persoalan lingkungan, di mana meskipun isu yang terfokus mengarah pada aspek bisnis, pemerintah tetap menjadi sasaran. Hal ini disebabkan oleh peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan lingkungan.
Sejak pertengahan 1980an, baik di Belanda maupun negara-negara Eropa lainnya, perubahan telah memberi dampak pada debat mengenai partisipasi. Isu yang nampak pada masa itu adalah bahwa isu dan kebijakan lingkungan secara bertahap telah digagas oleh pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil. Dalam perjalanannya telah terjadi perubahan strategi regulasi, di mana debat lingkungan dibungkus dengan lebih bersifat ekonomi dan komunikasi yang strategis.
Partisipasi tidak hanya tentang merombak keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah, melainkan lebih pada diskusi dengan semua pihak yang terlibat: nasional, regional, dan pemerintah lokal, kelompok sosial dan pasar. Akan tetapi hal ini menimbulkan ketimpangan antara hubungan pemerintah-pasar-sipil. Sumbu pemerintah dengan pasar jauh lebih memiliki akses yang dominan dari pada masyarakat sipil. Hal ini membawa perubahan pada tahun 1990an, bahwa kunci di dalam konsep partisipatasi sekarang adalah partisipasi pembuatan keputusan, dukungan publik, dan co-produksi. Tidak lagi sama seperti tahun 1970an.
Partisipasi dan Marketisasi Kebijakan Lingkungan
Ada pergeseran dalam strategi manajemen pemerintahan. Dengan memperkenalkan pasar-instrumen yang sesuai untuk menarik warga dan bisnis untuk mengubah cara mereka dalam hal lingkungan. Warga dan bisnis cenderung dilihat sebagai konsumen dan produsen. Lalu pemerintah telah meninggalkan tanggung jawabnya dengan menyerahkan sepenuhnya pada kompetensi pasar melalui pembebasan dan privatisasi. Segala problem lingkungan di ranah bisnis, diserahkan kepada pasar untuk menemukan solusinya. Tentu, perspektif yang dipakai adalah tetap berbasis pada keuntungan ekonomi.
Lingkungan, Partisipasi dan Kekuasaan: Antara ‘Model Polder Hijau’ dan Demokratisasi Lebih Lanjut
Telah terjadi perubahan strategi politik untuk menciptakan partisipasi mengenai isu dan kebijakan lingkungan. Berawal dari hubungan oposisional antara pemerintah dan masyarakat, sekarang pemerintah justru telah menyerahkan tanggung jawabnya kepada pasar. Hal ini disebut dengan model polder hijau. Model ini sering diasosiasikan dengan model polder yang hanya didominasi oleh kelompok elit atau kelompok kepentingan.