Sebagai sekretaris program PSIK-Indonesia (dulu) yang mengatur keberangkatan Haji beliau dengan istri tercinta berkat Undangan langsung dari Raja Saudi Arabia, sampai akhirnya dengan rasa pedih mengurusi balasan ucapan terima kasih atas rasa berbelasungkawa para kolega, kerabat dan handai taulan ketika sang pendamping setianya berpulang ke haribaan Illahi, bolehlah dikatakan bahwa saya cukup mengenal sosok Intelektual, Cendekiawan, Negarawan, Pemikir Kebangsaan yang didapuk memimpin lembaga negara Unit Kerja Presiden -- Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP -PIP) Yudi Latif.
Belakangan, sosok Yudi Latif menjadi buah bibir di berbagai media online dan offline, dimana insan Pers menjadikannya buruan terkait kelembagaan bentukan baru Presiden Jokowi yang resmi diumumkan pada 1 Juni 2017 melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017 bertepatan dengan hari Lahirnya Pancasila. Yudi Latif dicari bukan hanya untuk dimintai informasi seputar UKP-PIP yang ia rumuskan bersama Menko Luhut Panjaitan dan tim, namun juga posisi birokratis-politis yang diberikan Presiden kepadanya untuk menahkodai sebuah lembaga negara setingkat Menteri.
Hari ini beliau resmi dilantik bersama 9 orang anggota Dewan Pengarah. Tentu saja peristiwa penting dalam sejarah kelembagaan negara ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan publik. Tak sedikit yang meragukan keefektifan kerja pembentukan lembaga UKP-PIP sejak perumusannya, hingga tuduhan pemborosan akan keuangan negara. Yang cukup menarik, adalah jajaran nama-nama tokoh besar yang dipercaya Presiden Jokowi untuk duduk dan bertugas dalam kelembagaan tersebut, khususnya Yudi Latif.
Pertanyaannya kemudian, kenapa sosok Yudi Latif? bukankah klaim Negarawan dan Pemikir sudah terlanjut melekat dalam 'image' intelektual yang kuat terbangun ditengah wawasan Kebangsaan dan Keislaman yang sarat dalam dirinya. Jika sosoknya kemudian terlibat dalam jabatan eksekutif-politis, akankah independensi intelektualnya tercampakkan?
Indonesia Darurat Ideologi
Bangsa ini tengah Darurat Ideologi, separah itukah? Bagaimana menghasilkan kesimpulan ini? Sebagai seseorang yang cukup familiar (secara personal) dengan dunia teknologi, saya berkesempatan menggunakan tools media analysis berbasis MDA (computer tool yang dibangun tim Warung Data Indonesia, perusahaan IT konsultan yang saya dirikan bersama suami dan kawan-kawan). Media Analisis ini dalam beberapa bulan terakhir menunjukan bahwa Ideologi menjadi isu terseksi paling terdampaki diantara isu-isu lainnya di dunia maya.Â
Fakta ini pun menonjol ketika mengamati bagaimana perdebatan seputar isu pergantian ideologi negara yang marak disekeliling kita. Indeks Ketahanan Nasional yang disusun Labkurtannas Lemhannas bahkan mengindikasi lemahnya ketahanan ideologi sejak 2010 yang melingkupi variabel toleransi kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak sosial dan persatuan bangsa.
Komunisme dan Liberalisme yang meringsek masuk -yang sayangnya bagi beberapa kalangan dimanfaatkan untuk menyudutkan independensi dan kenasionalisme'an para Pemimpin- menjadi semacam berita hoax demi menyingkirkan penguasa. Padahal faktanya, negara-negara berbasis ideologis yang saling berkonfrontir semakin kentara didepan mata dengan manuver trik dan strateginya. Belum lagi teriakan-teriakan menyingkirkan Pancasila dan menegakan sebuah sistem Kekhalifahan yang semakin menambah berat tugas negara dalam mengamankan Ideologi bangsa yang dapat diterima sebagai konsensus segenap rakyat Indonesia ini.
Mengapa Pancasila dan Lembaga UKP-PIP?
Kita tidak meragukan bagaimana Pancasila tertanam dalam sosok Yudi Latif. Karya fenomenalnya Negara Paripurna bahkan menjadi kitab rujukan penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ketika saya berkesempatan magang di Direktorat Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri tahun 2012. Â Bukan hanya semangat membumikan Pancasila yang ditelusuri lewat akar historis dan filosofis hingga kreasi sosok Bapak Pendiri bangsa Presiden Soekarno, dalam Negara Paripurna pun tercermin semangat intelektual seorang pejuang yang menginginkan Indonesia yang lebih baik.
