Sebagaimana kita ketahui indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 6 dari 10 negara di Asia Tenggara. Sehingga praktek korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar antara kelompok masyarakat. Anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan sering menjadi sasaran empuk korupsi.
  PT Perkebunan Nusantara (PTPN) adalah salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak di sektor agribisnis, khususnya dalam sektor tebu dan gula, memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Namun, perjalanan perusahaan ini tidak selalu mulus, terutama dengan adanya kasus korupsi yang mencoreng reputasi dan integritasnya. Kasus korupsi di PTPN XI menjadi contoh betapa buruknya dampak praktik korupsi terhadap perusahaan negara dan perekonomian nasional. Korupsi di PTPN telah menjadi perhatian serius karena dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kasus korupsi di PTPN biasanya melibatkan penyalahgunaan wewenang dan ketidaktransparan dalam pengelolaan aset dan keuangan perusahaan. Misalnya, pejabat tinggi perusahaan seringkali terlibat dalam praktik korupsi dengan cara memanipulasi kontrak, menerima suap, dan melakukan penggelapan dana. Praktik ini menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan dan negara.
   Dampak korupsi di PTPN XI sangat luas. Dari segi finansial, kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan karyawan malah masuk ke kantong pribadi pejabat korup. Dari segi operasional, praktik korupsi ini menyebabkan proyek-proyek berjalan tidak sesuai rencana, menurunkan kualitas produk, dan merugikan para petani tebu yang menjadi mitra perusahaan.
  PTPN XI, yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur, dibentuk pada tahun 1996 sebagai hasil penggabungan dari beberapa perusahaan perkebunan gula di Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki misi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas gula nasional, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari persaingan global dan perubahan iklim, tetapi juga dari internal perusahaan berupa korupsi dan manajemen yang buruk.
  Tiga tersangka dalam kasus korupsi di PTPN XI yang terkuak pada 2024 adalah Budi Adi Prabowo, Arif Hendrawan, dan Muhammad Ali Umar. Budi Adi Prabowo, yang menjabat sebagai Direktur Produksi PTPN XI periode 2015-2016, bersama dengan Arif Hendrawan, Direktur PT Wahyu Daya Mandiri, terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan mesin giling di Pabrik Gula Djatiroto. Kasus ini juga melibatkan Muhammad Ali Umar yang diduga berperan dalam proses pengadaan tersebut.Untuk mengumpulkan bukti, KPK melakukan penggeledahan di berbagai lokasi termasuk kantor PTPN XI di Surabaya dan beberapa tempat lain yang terkait. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menemukan dokumen transaksi jual beli lahan dan alat elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus ini.Proses penyidikan masih berlangsung, dengan KPK terus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi untuk melengkapi berkas perkara sebelum mengumumkan secara resmi jumlah tersangka dan peran mereka dalam kasus ini
  Kasus korupsi di PTPN Xl tidak hanya merugikan perusahaan dan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang luas. Penanganan yang tegas dan transparan terhadap kasus ini menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa praktik korupsi tidak lagi mengakar dalam BUMN di Indonesia. PTPN Xl, yang seharusnya menjadi salah satu pilar ekonomi di sektor agrikultur Indonesia, kini menghadapi tuduhan korupsi besar-besaran. Dugaan korupsi ini mencakup penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pejabat tinggi perusahaan.Hal ini membuat kepercayaan Publik Menurun, Korupsi di PTPN Xl telah merusak kepercayaan publik terhadap BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Masyarakat yang mengandalkan transparansi dan integritas dari perusahaan milik negara kini merasa dikhianati.Ekonomi Lokal Terpuruk,Banyak komunitas lokal yang bergantung pada PTPN Xl untuk mata pencaharian mereka. Korupsi yang menggerogoti perusahaan ini menyebabkan penurunan produksi dan efisiensi, yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja dan pendapatan bagi para pekerja perkebunan dan keluarga mereka. Juga sangat berpengaruh terhadap ketidakadilan Sosial
  Masyarakat merasa ketidakadilan semakin nyata, dimana mereka yang bekerja keras di lapangan hidup dalam kesulitan, sementara pejabat yang melakukan korupsi hidup dalam kemewahan. Hal ini memicu rasa ketidakpuasan dan kemarahan sosial yang semakin meluas.Bahkan lingkungan akan Terganggu, Proyek-proyek yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan lingkungan seringkali terabaikan atau diabaikan karena dana yang dialokasikan disalahgunakan. Ini berdampak buruk pada upaya konservasi dan keberlanjutan lingkungan di area perkebunan. Aksi Demonstrasi dan Protes,banyak kelompok masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak perusahaan dan pemerintah. Mereka mendesak adanya investigasi yang mendalam dan hukuman yang setimpal bagi para pelaku korupsi.
  Beberapa organisasi masyarakat berupaya untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, mengajukan tuntutan dan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera bertindak,media sosial dan kampanye publik digunakan secara luas untuk meningkatkan kesadaran tentang kasus ini dan menggalang dukungan dari masyarakat luas.membuat viral untuk menunjukkan tingkat keprihatinan yang tinggi.
