Ketika orang-orang sibuk membicarakan TikTok dan soal privasi data, ada hal yang lebih besar sedang terjadi. Ini bukan cuma tentang aplikasi yang populer, tapi tentang langkah China untuk menguasai dunia digital. Lewat Digital Silk Road, bagian dari Belt and Road Initiative, China punya rencana besar untuk membentuk ulang masa depan teknologi global. Indonesia juga jadi salah satu negara yang terkena dampaknya.
Kita sering berpikir bahwa dominasi teknologi hanya soal ponsel canggih atau aplikasi viral. Tapi China punya cara yang berbeda. Mereka fokus ke hal-hal dasar seperti jaringan telekomunikasi, kecerdasan buatan, pusat data, dan sistem pengawasan. Digital Silk Road adalah cara China membantu banyak negara, termasuk Indonesia, membangun teknologi ini. Tapi di balik niat baik itu, ada keinginan untuk mengontrol dunia digital.
Sejak 2015, China sudah menginvestasikan lebih dari 20 miliar dolar AS ke proyek-proyek Digital Silk Road di lebih dari 100 negara. Mereka sudah membangun lebih dari 160 kota pintar dan menghubungkan dunia dengan ribuan kilometer kabel serat optik. Di Indonesia, investasi ini terlihat dari pembangunan jaringan 5G oleh Huawei dan proyek lain di bidang teknologi. Tentu saja, ini membantu Indonesia mengejar ketertinggalan digital. Tapi, apakah ada risiko di balik itu?
Huawei adalah salah satu pemain utama dalam rencana besar ini. Perusahaan ini bukan cuma menjual ponsel, tapi juga membangun jaringan 5G, pusat data, dan teknologi kota pintar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di satu sisi, ini membawa banyak manfaat. Tapi di sisi lain, teknologi yang mereka bangun bisa menjadi jalan bagi China untuk mengakses data penting, seperti informasi pribadi, transaksi keuangan, bahkan data pemerintah.
Salah satu komponen penting dari dominasi digital China adalah kabel internet bawah laut. Kabel-kabel ini mengalirkan 95% lalu lintas data internasional. Dengan menguasai infrastruktur ini, China bisa punya kendali besar atas komunikasi dunia. Di Indonesia, yang sangat bergantung pada koneksi global, ini bisa jadi masalah besar jika ada sabotase atau pengawasan.
Data adalah kekuatan di dunia digital. Infrastruktur yang dibangun China sering kali mengarahkan data ke server di negara mereka. Artinya, mereka bisa mengakses berbagai informasi penting. Bayangkan jika data keuangan, kebiasaan belanja, atau bahkan data pemerintah Indonesia bisa diakses dengan mudah. Ini bukan cuma soal privasi, tapi juga soal kedaulatan negara.
Selain itu, China juga berusaha menetapkan standar teknologi global. Dari pengenalan wajah hingga sistem kota pintar, banyak teknologi mereka menjadi acuan dunia. Jika negara lain, termasuk Indonesia, memakai teknologi ini, maka aturan mainnya akan mengikuti standar yang dibuat China. Ini memberi mereka pengaruh besar, tidak hanya pada teknologi, tapi juga pada kebijakan.
Negara-negara Barat mulai menyadari ancaman ini. Mereka mencoba melawan lewat program seperti "Clean Network" di Amerika Serikat atau "Global Gateway" di Eropa. Tapi China sudah lebih dulu bergerak. Di Indonesia, undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah langkah awal untuk melindungi data kita. Tapi apakah itu cukup untuk memastikan kita tidak terlalu bergantung pada teknologi asing?
Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah bagaimana semuanya berjalan begitu diam-diam. Dominasi digital China tidak terlihat mencolok. Ia hadir lewat kabel serat optik yang dipasang di bawah laut, jaringan 5G di kota-kota, atau teknologi yang perlahan jadi bagian dari hidup kita. Banyak orang bahkan tidak sadar bahwa ini semua sedang terjadi.
