Krisis kredit menyebabkan lonjakan angka pengangguran di AS. Banyak perusahaan melakukan pemotongan tenaga kerja untuk mengurangi biaya operasional di tengah penurunan permintaan. Pada puncaknya, tingkat pengangguran mencapai lebih dari 10% pada tahun 2009. Pengangguran yang tinggi ini terutama berdampak pada kelompok berpendapatan rendah, memperburuk ketidaksetaraan ekonomi.
Respons pemerintah terhadap krisis juga memperburuk ketidaksetaraan. Meskipun pemerintah mengeluarkan bailout sebesar $700 miliar untuk menyelamatkan lembaga keuangan besar, bantuan langsung bagi individu atau keluarga yang terdampak sangat terbatas. Ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, di mana institusi besar diselamatkan sementara masyarakat kecil dibiarkan berjuang. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan lebih memprioritaskan penyelamatan lembaga besar daripada kesejahteraan masyarakat.
Solusi yang Dapat Dilakukan untuk Mengahiri Krisis Ketidak Setaraan Ekonomi AS.
Salah satu solusi utama adalah program restrukturisasi utang bagi pemilik rumah yang terjebak dalam hipotek subprime. Pemerintah dapat mensubsidi pemilik rumah agar mereka mampu melanjutkan pembayaran kredit rumah mereka. Misalnya, program yang diluncurkan oleh Presiden Barack Obama bertujuan untuk membantu antara tujuh hingga sembilan juta keluarga dalam merestrukturisasi dan mendanai kembali kredit rumah mereka, sehingga terhindar dari penyitaan. Â Dengan memberikan bantuan langsung kepada peminjam, pemerintah dapat mencegah hilangnya aset dan mengurangi beban utang.
Peningkatan regulasi di sektor keuangan juga sangat penting. Setelah krisis, banyak pihak menyerukan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan untuk mencegah praktik pemberian pinjaman yang longgar. Regulasi seperti Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act diperkenalkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan2. Dengan mengatur lembaga keuangan secara lebih ketat, risiko terjadinya krisis serupa di masa depan dapat diminimalkan.
Bailout atau dana talangan bagi lembaga keuangan yang terancam bangkrut juga merupakan salah satu solusi yang diterapkan. Pada tahun 2008, pemerintah AS menyetujui paket bailout sebesar $700 miliar untuk membantu lembaga-lembaga keuangan yang mengalami masalah likuiditas3. Meskipun ini membantu mencegah keruntuhan sistemik, penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut disertai dengan syarat-syarat yang mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, bukan hanya menyelamatkan institusi besar.
Â
Dapat disimpulkan bahwa Krisis kredit yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008, dikenal sebagai krisis subprime mortgage, memiliki dampak signifikan terhadap ketidaksetaraan ekonomi. Krisis ini berakar dari praktik pemberian pinjaman hipotek yang longgar, di mana lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada peminjam yang tidak layak secara finansial. Penurunan suku bunga oleh Federal Reserve untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pasca-geledah dot-com memperburuk situasi ini, mendorong lebih banyak orang untuk mengambil pinjaman yang tidak dapat mereka bayar ketika suku bunga meningkat.
Dampak dari krisis ini terlihat dalam peningkatan utang individu, penurunan kekayaan rumah tangga, dan lonjakan angka pengangguran. Banyak keluarga berpendapatan rendah dan menengah terjebak dalam utang akibat gagal bayar, dan nilai properti jatuh drastis, mengakibatkan banyak kehilangan rumah. Tingkat pengangguran mencapai lebih dari 10% pada tahun 2009, dengan dampak paling besar dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah.
Respons pemerintah terhadap krisis juga memperburuk ketidaksetaraan, dengan bailout besar-besaran untuk lembaga keuangan tetapi bantuan terbatas bagi individu yang terdampak. Solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan ini mencakup program restrukturisasi utang bagi pemilik rumah dan peningkatan regulasi di sektor keuangan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan dan memastikan bahwa pemulihan ekonomi menyentuh masyarakat luas, bukan hanya institusi besar.
Nober Lamba, Mahasiswa Ilmu Hubungan InternasionalÂ
