Banjir Rob di Muara Angke: Masalah Tak Kunjung Usai

Banjir rob yang terjadi di Muara Angke dengan ketinggian mencapai 60 cm sekali lagi membuktikan bahwa permasalahan lingkungan di wilayah pesisir Jakarta masih belum terselesaikan dengan baik. Setiap tahun, warga harus menghadapi air pasang yang merendam rumah mereka, tetapi hingga kini, belum ada solusi nyata yang mampu mencegah bencana ini terjadi kembali. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, faktanya banjir rob tetap menjadi ancaman tahunan yang mengganggu kehidupan warga pesisir. Jika dibiarkan tanpa solusi konkret, bukan tidak mungkin kondisi ini akan semakin memburuk di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus segera mengambil langkah serius agar banjir rob tidak terus berulang setiap tahun.  

Salah satu penyebab utama banjir rob yang terus terjadi adalah perubahan iklim. Seiring dengan meningkatnya suhu global, es di kutub mencair, yang menyebabkan volume air laut bertambah. Akibatnya, permukaan laut naik secara perlahan tetapi pasti, membuat daerah pesisir seperti Muara Angke semakin rentan terhadap banjir. Kenaikan permukaan air laut ini tidak bisa dianggap remeh, karena jika tidak segera diatasi, wilayah pesisir Jakarta bisa semakin sering terendam, bahkan berisiko hilang dalam beberapa dekade ke depan.

Selain perubahan iklim, ada faktor lain yang memperburuk banjir rob, yaitu penurunan muka tanah. Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat penurunan tanah tertinggi di dunia. Hal ini terjadi karena eksploitasi air tanah yang berlebihan. Banyak gedung dan industri yang masih bergantung pada air tanah sebagai sumber utama, sehingga tanah di bawah kota terus mengalami penurunan. Karena itu, daerah yang sebelumnya aman dari banjir rob kini mulai terkena dampaknya. Jika penggunaan air tanah tidak dikendalikan, wilayah pesisir Jakarta, termasuk Muara Angke, akan semakin rentan terhadap bencana ini.

Di samping faktor alam, infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi penyebab utama banjir rob yang terus berulang. Meskipun pemerintah telah membangun tanggul untuk mencegah air laut masuk ke permukiman, kenyataannya tanggul-tanggul tersebut masih sering jebol atau tidak cukup tinggi untuk menahan air laut yang terus naik. Selain itu, sistem drainase di Muara Angke juga masih buruk. Saluran air yang tersumbat akibat sampah membuat air tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga saat terjadi banjir rob, air yang masuk ke pemukiman sulit surut dalam waktu cepat. Ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir rob.  

Pemerintah sebenarnya telah merancang berbagai proyek untuk mengatasi banjir rob, salah satunya adalah National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini bertujuan untuk membangun tanggul raksasa yang bisa melindungi Jakarta dari ancaman kenaikan air laut. Namun, proyek ini berjalan sangat lambat, dan hingga kini belum memberikan dampak nyata bagi warga Muara Angke. Padahal, mereka membutuhkan solusi yang bisa segera diterapkan, bukan hanya rencana yang terus-menerus ditunda. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat mengatasi banjir rob, seperti peninggian tanggul secara bertahap, perbaikan sistem drainase, serta pengurangan eksploitasi air tanah. Jika langkah-langkah ini tidak segera diambil, maka ancaman banjir rob akan semakin besar di masa depan.  

Namun, tanggung jawab untuk mengatasi banjir rob tidak hanya berada di tangan pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengurangi dampak bencana ini. Salah satu masalah yang sering terjadi di Muara Angke adalah kebiasaan warga yang masih membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah ini menyumbat saluran air dan memperburuk kondisi drainase, sehingga air yang seharusnya mengalir dengan lancar menjadi terhambat. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jika mereka tetap acuh tak acuh, maka sebaik apa pun sistem drainase yang dibangun pemerintah, banjir rob akan tetap sulit diatasi.  

Selain itu, masyarakat juga harus lebih aktif dalam menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi banjir rob. Jika warga terus diam dan hanya pasrah setiap kali banjir terjadi, maka masalah ini tidak akan pernah mendapat perhatian yang serius. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti ikut serta dalam diskusi publik atau memberikan masukan kepada pemerintah, dapat menjadi dorongan agar pihak berwenang segera bertindak.  

Pada akhirnya, banjir rob di Muara Angke bukanlah sekadar fenomena alam yang tidak bisa dihindari, melainkan masalah serius yang harus segera ditangani dengan langkah-langkah konkret. Pemerintah harus lebih cepat dalam merealisasikan solusi yang telah direncanakan, sementara masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran lingkungan agar tidak memperparah keadaan. Jika tidak ada tindakan nyata, maka banjir rob akan terus menjadi bencana tahunan yang semakin parah dan mengancam kehidupan warga pesisir. Sudah saatnya semua pihak berhenti hanya sekadar berwacana dan mulai melakukan aksi nyata. Jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik, maka bukan tidak mungkin banjir rob yang selama ini menjadi momok bagi warga pesisir Jakarta dapat dikendalikan dan bahkan diatasi sepenuhnya di masa depan.