Indonesia sedang berada dipuncak panasnya sebuah politik. Berbagai cara dilakukan oleh golongan elit untuk menduduki yang namanya kekuasaan. Hal yang sedang terjadi saat ini yaitu Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sedang diterpa banyaknya yang menghardik, menghujat, meremehkan, dan menentang langkah dikarenakan dia berduet dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 ini.
Seperti yang kita ketahui bahwa Gibran ini merupakan Walikota Solo yang masih menjabat. Pemerintah pusat ini tidak tegas dalam mengambil keputusannya. Dalam hal ini pemerintah memperbolehkan siapaun yang masih menjabat untuk melakukan Pilpres yang menurut saya pemerintah harus tegas dalam mengambil keputusan dengan menegaskan pemberhentian atau pemberhentian sementara masa tugas pejabat tersebut.
Dalam hal ini Gibran menjadi topik hangat dikalangan masyarakat. Dikarenakan beberapa faktor politik yang sedang terjadi. Pada mulanya Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Calon Wakil Presidennya mengerucut menjadi 4 nama, 4 nama tersebut diantaranya calon dari luar Jawa, calon dari Jawa Barat, calon dari Jawa Tengah dan satu dari Jawa Timur. Setelah mendengar calon dari Jawa Tengah banyak yang bertanya apakah Gibran masuk dalam kriteria? Dan ternyata nama Gibran masuk kedalam bursanya dengan alasan pengalamannya menjadi Walikota Solo. Meski menduga kuat berkaitan tentang kepentingan anak Presiden yang hendak maju sebagai calon wakil presiden tetapi sempat terhalang syarat secara konstitusional karena faktor usia.
Gibran Rakabuming yang memastikan dirinya tegak lurus terhadap Ketua PDI -- P Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, beberapa bulan setelah pernyataannya itu. Tiba -- tiba Gibran Rakabuming terpilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Karena pada dasarnya semua kader PDI-P sudah tahu jika kewenangan seseorang menjadi capres atau cawapres ada ditangan Ketua Umum PDI-P.
Pada 22 Mei 2023, Gibran dipanggil PDI-P setelah bertemu Prabowo pada 19 Mei. Usai pemanggilan itu, Gibran mengaku sudah menjelaskan kronologi pertemuannya dengan Prabowo. Kabar tentang Gibran pun mencuat ketika MK memutuskan secara tiba -- tiba tentang batas usia cawapres pada 16 Oktober 2023. Dalam putusannya MK mengatakan bahwa memperbolehkan warga negara yang belum berusia 40 menjadi capres atau cawapres asalkan berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan yang dipilih oleh rakyat. Akhirnya setelah berjalan enam hari memang betul Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Gibran Rakabuming yang akan mendampinginya sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Banyak yang tidak menyangka dengan keputusan MK tersebut. Sehingga menjadi sebuah perbincangan publik yang diperdebatkan mulai dari hal buruknya yaitu sebagai politik dinasti dan sebuah sandiwara kalangan elite. Memang ini hal yang sangat baik bagi generasi kedepannya, bahwa anak muda bisa menjadi seorang pemimpin tanpa batasan usia. Namun yang menjadi sebuah permasalahan adalah Gibran ini merupakan anak dari Presiden yang masih menjabat sehingga kenapa banyak yang bilang ini sebuah politik dinasti. Mengingat sebuah politik pun dirasa memang negara Demokrasi yang memperbolehkan siapapun maju untuk menjadi seorang pemimpin namun, kenapa tidak menunggu tuntasnya jabatan Presiden dan menunggu beberapa waktu untuk maju. Mungkin dengan cara ini tidak akan menjadi permasalahan yang luar biasa seperti saat ini.
Akhir ini juga sedang ramai dipublik, tentang Prabowo yang menyinggung tentang politik dinasti dimana dia juga merupakan seorang menantu dari Ir. Soeharto. Bukankah kasus ini berbeda dengan posisi Gibran saat ini? Biarlah publik yang menilai semua ini. Tapi hal ini juga sangat penting bagi Indonesia kedepannya, jadi jangan salah pilih dan kenali dengan dalam semua Capres dan Cawapres 2024 ini.
Kembali ketopik anak muda, anak muda ingin sekali melihat sosok pemimpin yang termuda dalam Pilpres 2024 ini secara langsung, namun timbul polemik ditambah ketidak hadirannya saat dialog terbuka yang diadakan oleh PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, dimana sudah banyak orang yang ingin mengetahui tentang sosok Gibran yang nantinya menjadi cawapres paling muda yang memiliki kesempatan yang luar biasa. Kemudian, Gibran tidak datang pada acara Dialog Intraktif Cawapres 2024 dan ramai kembali dipublik bahwa dia hanyka akan hadir dalam debat yang resmi saja.
Tidak lama dari kejadian tersebut. Muncul keputusan KPU yang menghapus tentang debat khusus cawapres pada 1 Desember 2023. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, perubahan format ini dilakukan agar pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing pasangan capres-cawapres tersebut. Peniadaan debat khusus calon wakil presiden dianggap memalukan. Keputusan itu sekaligus makin menebalkan tudingan adanya intervensi penguasa maupun power abuse terhadap Pilpres 2024.
Gibran memang menunjukkan sosok kepemimpinana yang kuat, dimana dia tidak peduli dengan kritik yang menghantamnya. Dia terus maju perlahan ditengah banyaknya dukungan yang dikukan masyarakat kepadanya. Gibran tidak mendengarkan teriakan pembenci dan fokus dengan kemajuan Indonesia. Dia juga menurunkan egonya semenjak menjadi seorang politisi. Sikap ini sudah nampak ketika Gibran lebih mengutamakan gen Z dibandingkan dirinya sendiri kala disebut sebagai 'anak ingusan' oleh politikus senior PDIP Panda Nababan. Gibran hanya khawatir diksi-diksi keras tentang anak muda nantinya membuat Gen Z antipati dengan partai politik. Bahkan dengan sadar, Gibran membaca dan mempelajari bagaimana untuk bisa mengoptimalkan bonus demografi. Karena yang pasti, Gen Z sudah tidak mungkin lagi diperlakukan sama dengan cara yang biasanya dilakukan. Inilah pentingnya memberikan ruang bagi pemimpin muda.
Kembali lagi kepada diri kita sendiri, dan bagaimana cara menyikapi semua hal ini. Karena pada dasarnya kekuasaan hanyalah panggung sandiwara oleh para aktor-aktor politik untuk memainkan aksi/ekting yang tertata rapi dan diperagakan untuk mesyarakat. Fakta social hari ini Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan publik. Karena seakan akan merubah hakikatnya sebagai Lembaga konstitusional menjadi Lembaga kekeluargaan. MK memutuskan dan menyetujui gugatan batas usia capres dan cawapres menjadi 40 tahun dengan catatan berpengalaman sebagai kepala daearah tingkat provinsi maupun kota. Keputusan ini seakan akan memuluskan jalan dari anak presiden RI untuk mencalonkan diri mencadi cawapres.
