Oleh : Nisa Uswatun Khasanah
Demokrasi adalah kata yang tidak asing kita dengar di negara Indonesia ini. Tetapi pada zaman yang penuh tipu daya dan keserakahan manusia ini, demokrasi semakin terancam keberadaannya. Indonesia adalah negara demokrasi, ini berarti bahwa sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jelas sistem pemerintahannya bukan diselenggarakan dari pejabat negara, oleh pejabat negara, dan untuk para pejabat negara. Walaupun berat kita harus mengakui bahwa negara kita sedang terombang-ambing akan arus hausnya kekuasaan para pejabat dan petinggi negara. Hastag "Indonesia Baik-Baik Saja" adalah salah satu bentuk dari goyahnya suara demokrasi rakyat Indonesia yang tergiur akan materi yang ditawarkan oleh oknum tertentu agar menjadi buzzer. Dalam hal ini, buzzer menjalankan tugasnya untuk membentuk persepsi bahwa Indonesia berada dalam kondisi aman dan baik-baik saja meskipun kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya.
Seperti yang kita ketahui saat ini, Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja bahkan tidak lama ini terjadi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Indonesia sebagai bentuk protes atas tindakan Badan Legislasi DPR RI yang melakukan penyusunan revisi UU No. 10 tahun 2016 yang bertentangan dengan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kandidat dan batas usia minimum calon kepala daerah. Tindakan ini dianggap menguntungkan calon pilkada tertentu yang diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga Presiden Jokowi dan koalisi pemerintahan serta dapat merusak demokrasi Indonesia melalui nepotisme. Unjuk rasa berlangsung sejak tanggal 22 Agustus 2024 di berbagai wilayah di Indonesia serta di media sosial, diiringi dengan munculnya postingan slogan "PERINGATAN DARURAT" atau "DARURAT DEMOKRASI", serta tagar seperti "#KawalPutusanMK", "#TolakPolitikDinasti", dan #TolakPilkadaAkal2an yang menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Tentu ini menjadi masalah yang sangat serius dimana status hak demokrasi kita terancam karena lama kelamaan pemerintah seperti semaunya sendiri untuk membuat peraturan yang akan menguntungkan pihak tertentu.
Dalam hal ini yang menjadi sorotan yaitu putra bungsu dari Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep yang dianggap diuntungkan dalam kasus ini. Pada saat demonstrasi terjadi, Kaesang beserta istrinya Erina Gudono, memamerkan berbagai foto liburan ke Amerika Serikat, seperti perjalanan ke Los Angeles menggunakan pesawat jet pribadi Gulfstream G650, serta makan roti seharga Rp400.000. Tindakan mereka ini mengundang kemarahan warganet dan bahkan tidak sedikit warganet yang beradu nasib dengan menantu Jokowi ini dimana harga roti yang dibelinya setara ataupun lebih banyak nominalnya dari gaji seorang honorer dalam kurun waktu sebulan.
 Sudah bukan menjadi rahasia lagi jikalau dinasti politik Jokowi sudah mengakar kuat di negara Indonesia. Mulai dari anak, menantu, bahkan ipar Jokowi sudah terjun dalam dunia politik dan berbagai upaya dilakukan seakan pemerintah mempermudah jalan keluarga Jokowi untuk mencapai kekuasaan. Tidak sedikit orang berkata bahwa tidak apa-apa terjadi dinasti politik yang penting tidak korupsi, hal ini perlu diluruskan bahwa dinasti politik bukan hal yang bisa dianggap remeh dengan melihat semakin kesini rakyat sendiri mengetahui segala akal pemerintah untuk bisa berbuat sesuka hati dan merubah undang-undang untuk kepentingan mereka sendiri. Jelas bahwa demokrasi yang ada ditangan rakyat terancam karena lama-kelamaan suara rakyat seperti tidak ada artinya dan mudah rasanya untuk pemerintah menutup telinga dan tetap berbuat suka-suka. Kenyataannya telah terjadi kemunduran demokrasi di era kepemimpinan pemerintahan Jokowi dan demokrasi di negara ini semakin rusak. Ironisnya lembaga legislatif dan yudikatif di Indonesia memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan. Kita sebagai sebagai rakyat Indonesia tentu tidak boleh hanya berdiam diri dan tertinggal informasi akan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Demokrasi harus senantiasa kita tegakkan walaupun seberat dan sekeras apapun berjuang dalam melawan kejamnya pemerintah negara. Semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi harus bersatu untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan tegaknya demokrasi negara kita Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H