Aceh dan Yogya Berpotensi Mengulang UN
Meteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menjelaskan bawa ada dua daerah yang berpotensi untuk mengulang Ujian Nasional 2015, yaitu Daerah Isimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun saat ini Anies Baswedan sedang menelusuri apakan dua daerah tersebut benar-benar terkena dampak kebocoran Ujian Nasioanal atau tidak. Apabila kedua daerah tersebut terbukti mendapat kebocoran soal, maka akan dilakukan pengulangan Ujian Nasional.
Dari 11.730 paket soal Ujian Nsional 2015 yang ada, terdapat 30 paket soal yang bocor, dan merupakan paket soal yang digunakan didaerah Aceh dan Yogyakarta, oleh karena itu Anies Baswedan menduga bahwa kedua daerah tersebut melakukan kecurangan. Namun hal ini masih menjadi dugaan, belum ada pembuktian secara jelas.
Anies menduga bahwa pelaku pembocoran soal itu dari percetakan UN itu sendiri. Yang kemudian soal-soal itu dialirkan untuk daerah Aceh dan Yogyakarta. Namun setelah ditelusuri, ternyata soal Ujian Nasional yang didistrubusikan untuk daerah Yogyakarta itu merupakan soal Ujian yang dicetak oleh PT Pura Barutama Kudus. Dan menurut saya pribadi, kalau naskah Ujian Nasional itu sendiri bukan dicetak dari Jakarta, kenapa Yogyakarta harus mengulang UN? Yang seharusnya percetakan naskah UN harus dipusatkan oleh pemerintahan, bukan disebar dibagi tugas mencetak naskah UN disetiap daerah seperti itu. Dan ketika sudah terjadi kasus seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Namun yang jelas dalam kasus ini yang paling dirugikan adalah siswa siswi SMA/SMK di Yogyakarta dan Aceh, yang tidak mengetahui seluk beluk permasalahan pemerintah mengenai naskah UN, namun siswa yang harus terkena dampaknya pengulangan ini
Banyak siswa/siswi SMA/SMK yang kecewa dengan pengulangan Ujian Nasional ini. Disini mereka hanya korban atas pembocoran soal Ujian tersebut. Tidak semua siswa SMA/SMK Yogyakarta dan Aceh melakukan kecurangan tersebut. Lagi pula Ujian Nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa. Sekolah juga mempunyai andil menentukan kelulusan siswa. Jadi menurut saya UN tidak perlu diulang. Hanya saja untuk kedepannya, pemerintah atau pihak yang bersangkutan mengenai UN, harus tetap menjaga profesionalitas kinerjanya serta adanya penjagaan dari pihak yang berwajib secara ketat. Agar tidak lagi terjadi kasus seperti ini.
