Mahasiswa Bersuara
Pemerintah kembali menaikkan harga BBM terhitung Sabtu, 28 Maret 2015. Harga BBM naik akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah dan juga minyak bumi yang sedang mengalami kenaikan dalam 2 minggu terkahir ini. Penetapan harga BBM mengikuti mekanisme harga pasar. Hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan perekonomian di Indonesia, dengan demikian penerintah tidak lagi mampu menentukan kebijakan untuk mengatur harga BBM dalam negeri.
Kebijakan menaikkan harga BBM saat ini bukanlah keputusan yang tepat. Kebijakan ini akhirnya berimbas pada naiknya pula harga-harga kebutuhan pokok dan tarif transportasi yang tidak stabil. Disaat BBM naik, harga kebutuhan ikut naik, lantas disaat harga BBM kembali turun, harga kebutuhan tidak ikut turun. Apabila terus seperti ini, ketidakstabilan ekonomi yang akan masyarakat Indonesia rasakan. Padahal dibalik naiknya harga BBM tersebut, masih terdapat berbagai hal yang harus dibenahi.
Kenaikan harga BBM yang bersifat fluktuatif ini menyebabkan masyarakat tidak siap dalam menghadapi perubahan harga beragam komiditas pokok. Oleh karenanya perlu ada kebijakan khusus dari Pemerintah dalam mengontrol harga akibat pengaruh kenaikan harga BBM. Karena apabila tidak ada kebijakan pembenahan, maka daya beli masyarakat menengah kebawah akan mengalami penurunan. Terlebih kenaikan harga BBM otomatis akan membawa danpak kenaikan yang cukup signifikan terhadap bebrapa barang dan jasa. Ditambah dengan diberlakukannya kebijakan liberalisasi harga BBM oleh pemerintah yang cenderung memberikan celah bagi pihak asing. Dengan demikian jelas bahwa kebijakan tersebut bertentangan dan melanggar konstitusi serta memberikan memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat.
Melihat keadaan ini, kami sebagian dari mahasiswa PKn dan aliansi mahasiswa FIS UNY melakukan aksi damai mengenai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di pertigaan gejayan long mach hingga pertigaan Jl. Solo pada tanggal 9 April 2015 kemarin, guna menyampaikan aspirasi masyarakat akibat dari naiknya harga BBM agar mendapatkan kesejahteraan sesuai amanat dalam UUD 1945, pada tanggal 28 Maret 2015 yang lalu.
