Pembangunan menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing suatu negara. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur telah lama dianggap sebagai salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan konektivitas. Namun, proses ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi-politik yang kompleks, di mana kepentingan ekonomi sering kali bersinggungan dengan tujuan politik para aktor yang terlibat.
Jalan Tol Trans-Jawa, yang merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia, menjadi contoh nyata bagaimana politik dan ekonomi saling memengaruhi dalam kebijakan pembangunan. Proyek ini, yang telah direncanakan sejak era Orde Baru, baru direalisasikan secara signifikan di bawah pemerintahan Joko Widodo yang menjadikan infrastruktur sebagai prioritas nasional. Pemerintah berupaya untuk mengurangi biaya logistik, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah strategis, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Namun, dinamika politik dalam pelaksanaan proyek ini tidak bisa diabaikan. Dalam proses pembiayaan, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Jasa Marga menjadi dominan, menunjukkan bahwa dukungan politik pusat sangat diperlukan. Selain itu, isu pembebasan lahan menjadi tantangan besar yang melibatkan negosiasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pemerintah pusat. Bahkan, proyek ini mendapatkan perhatian lebih menjelang Pemilu 2019, sehingga memunculkan kesan bahwa pembangunan infrastruktur juga dimanfaatkan sebagai alat kampanye politik.
Dampak dari pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa terasa signifikan. Waktu perjalanan antar kota di Pulau Jawa berkurang drastis, biaya logistik menjadi lebih efisien, dan daerah-daerah yang sebelumnya sulit diakses kini menjadi lebih terbuka untuk investasi dan pariwisata. Meski demikian, keberhasilan ini diimbangi dengan kritik bahwa proyek tersebut memperbesar ketimpangan antara Pulau Jawa dan wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pembiayaan. Ketergantungan pada BUMN dan pinjaman luar negeri memunculkan kekhawatiran terkait stabilitas keuangan jangka panjang. Isu lingkungan, seperti alih fungsi lahan dan deforestasi, juga menjadi perhatian utama. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sering kali menyebabkan konflik di lapangan, khususnya dalam pembebasan lahan.
Infrastruktur bukan hanya alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun legitimasi politik dan memperkuat kontrol pusat terhadap daerah. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dapat benar-benar menjadi fondasi bagi kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia.
Referensi:
Bappenas. (2020). Laporan Tahunan Pembangunan Infrastruktur. Jakarta: Bappenas.
Widodo, J. (2018). Membangun Indonesia dari Pinggiran. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kompas. (2019). "Tol Trans-Jawa dan Dinamika Politiknya." Diakses dari https://www.kompas.com.
Hill, H. (2014). The Indonesian Economy: Prospects and Challenges. Singapore: ISEAS Publishing.
