Upaya Pemerintah Indonesia dalam Membangun Persatuan dan Mengatasi Separatisme di Papua

Papua merupakan wilayah di bagian timur Indonesia, menjadi sorotan dunia akibat gerakan separatis yang ingin memisahkan diri. Perbedaan sejarah, identitas budaya, serta tuntutan politik dan ekonomi menjadi alasan gerakan ini. Konflik separatis di Papua ini mengancam persatuan dan stabilitas negara Indonesia. 

Papua memiliki sejarah panjang dan kaya akan sumber daya alam, termasuk pertambangan dan kekayaan alam lainnya. Namun, berbagai masalah, seperti rasa tidakpuasan terhadap pemerintah, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan pembangunan, telah memicu gerakan separatis di Papua. 

Gerakan separatis di Papua terdiri dari berbagai organisasi dan kelompok dengan tujuan, pendekatan, dan tingkat dukungan masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang menginginkan otonomi lebih besar atau perlakuan khusus bagi Papua, sementara ada pula yang menginginkan kemerdekaan penuh.

Kecewa dengan keadaan di Irian Jaya, masyarakat di sana membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), dengan tujuan menjadi provinsi merdeka dan memutuskan hubungan dengan negara Indonesia. OPM didirikan pada bulan Desember 1963 dengan deklarasi yang menentang segala jenis pembangunan dan kehidupan kontemporer. OPM dimulai sebagai sebuah gerakan spiritual yang dikenal sebagai kargoisme, yang menggabungkan ide-ide tradisional dan Kristen. 

Ada tiga komponen utama gerakan ini : (1) Kelompok Satuan Bersenjata, Terdiri dari beberapa organisasi dengan tingkat otoritas teritorial yang berbeda-beda dan tidak ada satu pemimpin pun. Organisasi ini menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan kemerdekaan Papua; (2) Kelompok yang mengadakan Protes dan Demonstrasi, Sejumlah organisasi di wilayah Papua mengadakan protes dan demonstrasi untuk mengekspresikan keinginan mereka untuk Merdeka; (3) Pemimpinnya Berlokasi di Luar Negeri, Sejumlah kecil pemimpin OPM ditempatkan di luar negeri dengan tujuan untuk menarik perhatian terhadap permasalahan di wilayah Papua dan mencoba memenangkan hati negara-negara lain untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Meskipun perang Papua telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun, perang ini semakin memburuk dalam dua tahun terakhir. Telah terjadi beberapa kali baku tembak selama tiga tahun terakhir antara Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), yang dianggap sebagai organisasi teroris di wilayah Papua, dan aparat keamanan (Polri dan TNI).

 Menurut ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project), terdapat 407 kejadian konflik di Papua dan Papua Barat antara 1 Januari 2019 hingga 15 Desember 2021. Peristiwa tersebut mencakup 107 pertempuran, 206 kerusuhan, dan 88 aksi kekerasan terhadap warga sipil, dengan total 123 korban jiwa. Statistik di atas menunjukkan bahwa jumlah korban konflik Papua justru meningkat akibat kebijakan pemerintah yang berbasis keamanan dan militer. 

Menyikapi munculnya ketidakpuasan masyarakat, sejumlah isu kian marak di Papua. Isu-isu tersebut antara lain tantangan peningkatan pelayanan publik, isu pembangunan manusia yang tetap memperhatikan nilai-nilai budaya, pembangunan infrastruktur, politik keadilan, rasisme, dan isu-isu lain yang masih dalam wacana nasional atau tidak melibatkan pemisahan diri (separatisme). 

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Papua mengalami peningkatan pertumbuhan karena memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah proyek infrastruktur di wilayah Papua yang melibatkan pembangunan jalan.  Dengan dibangunnya jalan ini,  Jokowi bermaksud memanfaatkannya sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah. 

Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat mengurangi kebencian dan persepsi buruk terhadap Pemerintah Pusat. agar kepercayaan masyarakat Papua semakin tumbuh di masa depan. Adapun upaya lain pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang ada di Papua, antara lain:

• Meningkatkan Penegakan Hukum dan Keamanan: Untuk memerangi kelompok OPM yang melakukan kekerasan atau membahayakan stabilitas regional, pemerintah Indonesia telah mengirimkan lebih banyak pasukan keamanan ke Papua. Operasi keamanan dilakukan untuk menekan organisasi yang melanggar hukum atau menimbulkan risiko terhadap keselamatan publik. Namun pemerintah juga berjanji untuk menjunjung tinggi proporsionalitas, tidak melanggar hak asasi manusia, dan memastikan bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan hukum.
• Rekonsiliasi dan Diskusi: Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong komunikasi dengan kelompok OPM yang siap mengambil bagian dalam inisiatif untuk mengembangkan saling pengertian, menumbuhkan kepercayaan, dan menyelesaikan perselisihan. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mencari solusi damai atas berbagai permasalahan dan memenuhi harapan serta ambisi masyarakat Papua. 
• Pemberdayaan dan Pembangunan Ekonomi: Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial, pemerintah Papua telah memulai program pemberdayaan dan pembangunan ekonomi. Infrastruktur, pariwisata, pertanian, dan industri semuanya diprioritaskan untuk meningkatkan perekonomian lokal, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan aksesibilitas. 
• Pendidikan dan Kebudayaan: Di Papua, pemerintah juga memperkuat bidang pendidikan dan kebudayaan. Memperkuat identitas Papua, meningkatkan pemahaman tentang sejarah dan budaya Papua, dan mendorong inklusi sosial adalah tujuan dari perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi dan pengembangan budaya asli.
• Kerja Sama di Tingkat Regional dan Internasional: Untuk mengatasi permasalahan OPM di Papua, pemerintah Indonesia bertujuan untuk bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional. Untuk meningkatkan perdamaian dan persatuan di kawasan, keterlibatan ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan, dan kerja sama di bidang keamanan, ekonomi, dan masyarakat.

Untuk memastikan gerakan separatis ini berakhir dengan damai, pemerintah selalu meningkatkan upayanya. Selain itu perlu adanya diskusi dua arah untuk mengetahui keinginan dan aspirasi dari Masyarakat papua. Diskusi ini tentu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti ormas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pemerintah provinsi papua untuk mewujudkan keinginan tersebut.  

Jelas terlihat bahwa upaya pemerintah hanya sebatas pada pembangunan Papua. Namun upaya untuk memperbaiki situasi di Papua mencakup lebih dari sekedar pembangunan. Tampaknya pemerintah mengabaikan isu-isu lain termasuk diskriminasi, kekerasan, dan kekejaman lainnya.

Daftar Pustaka

Febrianti, S. W., & Arum, A. S. (2019). Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme Horse-Trading.

Kurnianto, T. A., Santoso, P., & Utama, A. P. (2022). Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik. Jurnal Ilmu Kepolisian, 16(2), 8.

https://www.liputan6.com/hot/read/5360736/opm-adalah-organisasi-papua-merdeka-pelajari-sejarah-terbentuknya?page=2