RJ Lino Ancam Mundur: Bukti Resistensi Dirjen Rezim SBY pada Jokowi

[caption caption="RJ Lino Direktur Utama Pelindo I Sumber Kompas.com"][/caption]

RJ Lino, sang Direktur Utama Pelindo II berang. Dia mengancam mundur. Korupsi yang diperkirakan dilakuan oleh RJ Lino tengah diberangus oleh Bareskrim Polri. Di balik RJ Lino yang mengancam mundur sebagai Dirut Pelindo II membuktikan adanya resistensi terhadap perubahan. Benar yang disampaikan seorang Ki Sabdopanditoratu di hadapan Presiden Jokowi. Disampaikan secara lugas bahwa para dirjen BUMN yang diangkat oleh rezim SBY resisten terhadap Presiden Jokowi. Mari kita telaah sikap ancaman RJ Lino dari berbagai perspektif untuk menggambarkan kondisi para pejabat yang gagal memahami pentingnya perubahan sikap kerja dengan hati gembira ria bahagia senang sentosa suka-cita pesta-pora selamanya riang senantiasa.

Di hadapan Presiden Republik Indonsesi Jokowi, Ki Sabdopanditoratu menyampaikan secara lugas bahwa resistensi yang dilakukan oleh para dirjen dan pejabat yang loyal terhadap SBY akan menghambat pembangunan. Presiden Jokowi setuju dengan pernyataan tersebut, sementara hadirin tersentak. Senyap. (Dalam pembicaraan sebelum acara dimulai Teten Masduki menyampaikan bahwa tidak atau belum ada resistensi. Ki Sabdopanditoratu secara tegas tetap menyampaikan ada resistensi para dirjen yang merupakan orang penting dan strategis untuk jalannya program kerja.)

Kini hanya RJ Lino, yang pada 2013 menyampaikan tidak setuju dengan pembangunan jembatan Selat Sunda. Padahal kepentingannya adalah untuk melindungi penyewaan liar kontainer di Tanjung Priok. Korupsi penyewaan murah ladang kontainer yang mengakibatkan dwelling time jelas menjadi ladang uang korup bagi para koruptor di Pelindo II – namun tidak ada bukti. Justru bukti tanda-tanda korupsi muncul dengan pengadaan mobile crane yang merugikan negara sekitar RP 45 milyar.

Bareskrim Polri yang menjadi tenaga pemberantas korupsi melewati kegagahan KPK pun merangsek dan memeriksa sertia mengambil tumpukan bukti dari ruangan RJ Lino. (Dipastikan tindakan Bereskrim akan membungkam sementara – namun tidak menindaklanjuti, seperti kasus UPS atau USB menurut Lulung – dan tidak akan berlanjut secara cepat untuk menyeret RJ Lino. Karakter Bareskrim berbeda dengan KPK yang sigap. Bareskrim lambat dan memermainkan waktu dan menggantung kasus. Salah satunya kasus kondensat yang melibatkan Raden Priyono bekas Kepala BP (SKK) Migas.)

Tindakan RJ Lino yang sangat resisten selama memimpin Pelindo II – yang sangat menguntungkan para pengusaha besar dan pengusaha importir tanpa gudang. Pelindo II menyewakan tempat penampungan kontainer sebagai gudang dengan harga murah – sebagai bagian dari upaya kongkalikong dan KKN antara pejabat dan pengusaha. Bareskrim dan Tim Task Force Dwelling Time pun akan menelaah dan menelisik dugaan penyelahgunaan ini terhadap RJ Lino. Akibat dari kebijakan sewa penampungan kontainer di pelabuhan sangat murah dibanding di kawasan pergudangan, maka dwelling time menjadi berlipat-lipat.

Maka sikap RJ Lino yang mengancam untuk mundur adalah bukti resistenis dirjen – dan trend para dirjen lain – yang memang diangkat oleh SBY. Mereka membawa kepentingan rezim lama. Ingat, SBY selepas dilantiknya Presiden Jokowi mengumpulkan para bekas menteri SBY untuk melakukan koordinasi dan penggalangan kekuatan. Salah satunya adalah untuk bersiap-siap menghadapi perubahan. Para bekas menteri itu tentu memberikan pesan kepada para dirjen yang diangkat oleh rezim SBY untuk bersikap sesuai kepentingan lama SBY – bukan kepentingan pemerintahan baru. Buktinya? Ya salah satunya sikap RJ Lino yang resisten untuk berubah – dan diduga korup.

Menyikapi sikap RJ Lino, Presiden Jokowi memersilakan RJ Lino untuk mundur jika memang demikian kemauannya. Presiden Jokowi tidak bisa memaksa RJ Lino untuk bekerja sementara dirinya gagal mengatur Pelindo II – yang juga menjadi korban kebijakan tumpang tindih 19 kementerian dalam hal pelayanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Sikap RJ Lino adalah kemarahan yang tak perlu dari pejabat yang resisten terhadap perubahan. Sikap Lino adalah salah satu gambaran resistensi para dirjen yang diangkat oleh rezim SBY dan gagal menyesuaikan diri dengan ritme bekerja yang cepat dan terukur. Maka Presiden Jokowi akan membiarkan RJ Lino mundur jika itu kemauannya. Dan Bareskrim akan terus merangsek dugaan korupsi yang disangkakan kepada RJ Lino.

Ini juga sekaligus sebagai langkah untuk mengganti para pejabat yang tak loyal kepada pemerintahan baru. (Ingat, siapapun dirjen yang berusaha menolak kepemimpinan baru, akan mengalami nasib buruk karena akan muncul laporan dari masyarakat – yang sumbernya adalah kekuatan TNI-Polri, BIN, Kejaksaan, PPATK, dan bahkan KPK.) Demikian uraian Ki Sabdopanditoratu yang selalu benar prediksinya.

Salam bahagia ala saya.