Momentum dan pantulan bola liar radikalisme terjadi. Euforia kemenangan semu radikalisme menemui titik balik. Kasus Ahok Ahok telah dipelintir menjadi kasus berbau kriminalisasi politik-hukum, dengan tekanan massa menjadi panglima bagi keadilan. Kini momentum muncul dan public consciousness terhadap kasus Ahok secara jernih semakin dilihat masyarakat, terlebih setelah muncul pelaporan atas kasus Rizieq FPI. Karenanya, penanganan kasus Ahok dan melawan radikalisme secara tegas justru menjadi pertaruhan terberat Presiden Jokowi dalam menjaga NKRI.
Mari kita telaah momentum penghentian radikalisme dan pertaruhan Presiden Jokowi dan NKRI terkait kasus Ahok, yang melebar ke kasus Dwi Estiningsih, dan berlanjut ke kasus Rizieq FPI, dan radikalisme yang ditunggangi oleh terorisme dan korupsi dengan hati jauh dari gembira ria senang gembira pesta-pora suka-cita menari menyanyi koprol jungkir balik senantiasa selamanya.
Kasus Ahok menjadi ajang berseminya radikalisme. Pun ambisi keserakahan politikus akan kekuasaan menjadi picuan bagi serangan terhadap Ahok – dan Presiden Jokowi. Kasus Ahok yang sejatinya bisa diselesaikan dengan kepala dingin berubah menjadi gerakan massa yang mengarah pada disintegrasi dan mengancam harmoni keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia.
Radikalisme yang mengarah ke pergesekan di kalangan masyarakat Indonesia yang beragam menjadi tantangan terberat Presiden Jokowi. Ahok pun menjadi semacam model kecil lanjutan dari Presiden Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. Presiden Jokowi dan Gubernur Ahok adalah pelawan gigih pada korupsi dan radikalisme dengan kendaraan partai nasionalis PDIP dan Golkar serta anak-anaknya selain Gerindra.
Sementara itu Dwi Estiningsih sebagai kader partai agama PKS memang dikenal sebagai garda terdepan penjaga keimanan dan kejumudan para kader partai agama PKS yang mengamalkan doktrin taklid hasil indoktrinasi di sekolah menengah dan universitas kepada pentolan-pentolan politik yang sekaligus dijadikan dan digelari ustadz atau ustadzah tanpa memerhatikan siapa pun dia. Maka dalam budaya taklid ala PKS, manusia semacam Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring pun digelari gelar ustadz.
Manusia semacam Dwi Estiningsih ini pun memiliki pengikut yang mengelu-elukan dan mendorong-dorong agar Dwi PKS menjadi semakin militant dan teguh melawan dirinya dan orang lain dalam soal pahlawan kafir. Tentu perhitungan Dwi PKS disebabkan oleh momentum merebaknya radikalisme yang tengah menjadi bagian euphoria kemenangan semu bagi kalangan garis keras dan bahkan teroris pun menyelinap mendompleng memanfaatkan momentum.
Lain Dwi PKS, lain pula Rizieq FPI yang menjadi pentolan pengawal fatwa MUI – di tengah pertanyaan tentang eksistensi MUI maka mengaum keras – menjadi panglima dan komandan yang meneriakkan anti pimpinan politik non-Muslim dan sangat anti-Ahok. FPI yang merupakan kelompok terdepan dengan sikap tegas, keras dan tanpa kompromi dalam menegakkan keyakinan, dengan orasi para pentolan mereka yang berteriak-teriak penuh semangat juang, memiliki pendukung militan yang berdiri dan duduk mendukung setiap orasi Rizieq.
Manusia semacam Rizieq FPI pun disegani dan ditakuti oleh lawan dan kawan. Organisasi massa FPI di masa lalu berani melakukan razia dan bahkan menolak dengan tegas dan keras serta melawan norma hukum negara terkait pejabat negara yang haram hukumnya jika tidak beragama Islam. Salah satunya yang ditentang habis-habisan adalah Ahok yang kebetulan sebagai warga negara Indonesia etnis Tionghoa dan Kristen pula – berbeda dengan Rizieq FPI yang etnis Arab.
Bahkan sejak lama SBY pun tidak berani bertindak tegas meluruskan sikap keras FPI dalam berorasi dan menentang Ahok – bahkan satu paket dengan Jokowi dalam Pilgub DKI 2012. MUI pun pada 2012 mengeluarkan fatwa yang mengarah pada ajakan tidak memilih Jokowi-Ahok. Padahal UUD dan UU Pilkada menjamin setiap warga negara dipilih dan tidak dipilih terlepas dari keyakinan dan agamanya.
Sikap terbuka mengafirkan orang baik seagama maupun berbeda agama dan menentang orang lain – dari perspektif sempit pribadi – dan perbedaan politik dan akidah hendak dijadikan dasar penentuan pemimpin politik. Padahal politik dan agama adalah dua hal yang tak bisa disatukan. Politik – dengan demikian pemimpin politik seperti  presiden, gubernur, walikota dan bupati – adalah entitas duniawi. Sementara agama adalah urusan manusia dengan Tuhan atau Dewa yang sangat pribadi dan bukan ranah ubyang-ubyung pamer kekuatan untuk menekan orang lain.
Pembiaaran terhadap bibit-bibit radikalisme menemukan tempat bersemainya ketika Ahok keseleo lidah dan berani menyeberang mengutip kalimat – yang Gus Dur sering ucapkan. Namun, jelas terdapat pembeda antara Gus Dur yang pemimpin agama dan ulama besar NU yang diikuti oleh jutaan Nahdliyin dengan Ahok yang hanya seorang pribadi dengan agama berbeda – dan kebetulan berani melawan korupsi. Maka keseleo lidah itu menjadi momentum yang bergerak liar menciptakan disintegrasi dan keteteraman kehidupan bermasyarakat dan beragama.
