Nazaruddin berteriak tentang proyek Hambalang, seperti yang dilontarkannya, Kompas.com (13/04) yang menuduh Andi menerima uang 10 miliar rupiah dari proyek Hambalang. Disebutkan pula uang miliaran rupiah digunakan untuk membiayai Kongres Partai Demokrat di Bandung. Namun demikian kenapa tampaknya KPK dan Kejaksaan dan aparat kepolisian diam saja. Yang tampak di public adalah bahwa Nazaruddin dikorbankan oleh Partai Demokrat. Apa sesungguhnya yang terjadi?
Jika mencermati keadaan kasus Nazaruddin, Nazaruddin adalah tokoh sentral operator mesin uang, alias pemulung uang untuk partainya. Demikian pula Anas Urbaningrum tersangkut kasus Hambalang pada saat sebelum menjadi Ketum PD. Apa hubungannya dengan koalisi partai-partai yang tergabung dalam Sekretaris Gabungan alias Setgab? Setgab sebenarnya adalah kartel politik. Sebagai kartel politik tujuannya adalah mengambil keuntungan secara bersama-sama untuk membagi kekuasaan dengan membagi kursi menteri. Praktek korupsi di kementerian yang baunya tercium berdasarkan audit BPK yang merugikan Negara miliaran rupiah tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum termasuk KPK.
Lalu ribut-ribut soal BBM yang melibatkan Golkar, Partai Demokrat dan PKS hanyalah dagelan politik pencitraan SBY dan kartel politik Setgap. Golkar dan PKS seolah-olah berseberangan dengan PD untuk menekankan opini ke rakyat bahwa mereka terpecah-belah. Pernyataan simpang siur disampaikan baik oleh PD, PKS, Golkar. PKS menyampaikan bahwa resufle cabinet hak prerogatif presiden. Golnarnyakar tidak dikeluarkan dari koalisi, apalagi PKS. SBY seolah tersandera oleh Golkar. SBY seolah dikhianati oleh PKS. Tidak sama sekali. Sehingga tak aka nada pengeluaran PKS dari Koalisi. Apa sebenarnya yang terjadi?
Sebenarnya yang terjadi mereka semua sedang mengalihkan penetapan APBN-P yang mencantumkan belanja rutin pemerintah lebih besar dari belanja pembangunan. Artinya, begini. Anda mau membangun rumah, namun biaya upah tukang melebihi biaya material dan bangunan itu sendiri. Pemborosan belanja rutin ini terjadi di semua kementrian. Rupanya ini perampokan ala Nazaruddin terbongkar satu lewat proyek Hambalang, Wisma Atlet, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Apa hubungannya kasus Nazaruddin dengan Kartel Koalisi? Tidak mungkin Nazaruddin bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Anas Urbaningrum sebagai boss PD dalam penggalangan dana untuk partai degan cara menggangsir uang APBN. Nah, Kartel Koalisi Setgap akan terus bersama-sama membagi kue di setiap departemen untuk logistik pemilu 2014.
Bagaimana dengan PKS dan gaya politiknya di Setgap? Jika PKS dikeluarkan terdapat ancaman PKS akan berteriak lebih kencang. Jadi PKS akan tetap duduk manis di kursi menteri dan Setgap. Golkar juga. Maka melihat peng-korbanan yang dilakukan PD terhadap Nazaruddin adalah upaya menutup bobroknya Koalisi Partai yang sesungguhnya kartel politik yang menghisab dana APBN. Semua akan saling menutupi kebobrokan kartel. Uang APBN dijadikan sebagai uang keroyokan partai-partai koalisi dalam bentuk anggaran belanja rutin melebihi belanja modal kerja. Maka sampai kapan KPK dan penegak hukum akan terpenjara dan membiarkan Anas, Andi, Angie tetap bebas. Jika KPK membuka borok ini, maka akan terkuak semua kebobrokan yang jauh lebih besar. KPK tidak akan berani.
