Langkah pertama (1) pertemuan Jokowi secara terpisah dengan Prabowo dan Aburizal Bakrie jelang pelantikannya sebagai presiden dan (2) penundaan pembentukan kabinet Jokowi-JK, telah mewarnai strategi dan kinerja Jokowi ke depan. Tak tanggung-tanggung KPK mengapresiasi langkah Jokowi yang tak terduga - bahkan Mega pun tak menyangka Jokowi melibatkan KPK untuk menyingkirkan sususan menteri hasil kerja Rini Soemarno cs. Langkah Jokowi ini merupakan kesengajaan strategi politik yang kreatif. Dari dua kasus pertama itu menunjukkan bahwa Jokowi ‘bisa' dan ‘sedang' menciptakan mitos dan kebesaran. Mari kita lihat dengan perspektif Ki Sabdopanditoratu yang 100% ramalannya tak pernah salah.
(Ada alasan mistis menurut Ki Sabdopanditoratu menunda pembentukan kabinet setelah 1 Suro. Mendahului satu Suro tidaklah pantas menurut perhitungan Jawa dan Kejawen. Perhitungan mistis pengumuman menurut Ki Sabdopanditoratu adalah hari Minggu sampai Rabu. Jika Jokowi tak mengumumkan pada hari Minggu-Rabu, maka Jokowi akan mengalami kesulitan luar biasa dalam masa pemerintahan 5 tahun mendatang. Senin adalah ‘hari cakrawarti' hari kedua yang cocok untuk mulai bekerja Jokowi dan kabinetnya. Selasa adalah hari ‘cakramurti' dan Rabu adalah hari ‘cakrakembang' menurut perhitungan kelahiran Jokowi. Itulah kenapa penundaan dilakukan oleh Jokowi.)
Pertemuan Prabowo-Jokowi dan Jokowi-Ical di permukaan telah mengubah suhu politik. Tampak Prabowo lebih bersahabat demikian pula Ical. Apa isi pembicaraan Jokowi dengan Ical dan Prabowo secara terpisah itu?
Pembicaraan dengan Prabowo difokuskan pada penegakan hukum. Dalam pembicaraan ini, Jokowi menyampaikan sikap secara umum dan memahami dan memberikan jaminan tentang prioritas penegakan hukum. Kasus-kasus hukum dan HAM yang sumir dan tak memiliki urgensi politik - yang jika diungkit dan diungkap - hanya akan membuat kisruh diyakinkan akan disimpan dan ditunda kecuali ‘ada peristiwa politik yang mendesak Jokowi melakukannya'.
Contoh kasus Munir tak akan diungkap karena peristiwa Munir sama dengan peristiwa meninggalnya Baharuddin Lopa. Kenapa kematian Baharuddin Lopa tidak diungkap? Sementara kasus Munir selalu dibesar-besarkan. Dalam perspektif politik-keamanan dan politik-hukum dan politik-kekuasaan kasus Munir termasuk kasus ‘sumir' karena terkait dengan ‘rahasia negara'.
Jadi peristiwa Munir sudah selesai. Persoalan HAM lain pun akan selesai karena ‘kedua kubu' sama-sama ‘berjelaga dan hitam' menurut istilah Jokowi. Pengungkitan kasus HAM yang sumir tak akan memberikan manfaat kepada siapapun baik kubu Prabowo maupun kubu Jokowi.
Pembicaraan dengan Ical. Dari mulai Asian Agri sampai kasus royalti tambang dan mineral dipaparkan oleh Jokowi sebagai bahan diskusi. Peningkatan pendapatan melalui pajak dan penegakan hukum terkait pajak akan ditingkatkan. Kasus dan malapetaka alam misalnya kasus pemboran Lumpur Lapindo seperti yang telah disampaikan dan ditetapkan oleh SBY menjadi bagian tanggung jawab Negara.
Persoalan masa lalu akan diperbaiki namun seperti kasus HAM, jika penanganan hukum-pajak dan keuangan, hanya menimbulkan kekisruhan politik dan negara, maka itu bukan menjadi hal yang urgent untuk ditindak-lanjuti.
Akibat dari dua pembicaraan Jokowi-Prabowo dan Jokowi-Ical bisa dilihat oleh publik. Prabowo tampak lebih bersahabat dan gembira karena ada ‘keseimbangan' dalam diri Jokowi yakni: mampu melakukan kompromi politik-hukum-kekuasaan yang bijaksana. Prabowo pun mengirimkan pesan ke Fadli Zon untuk lebih ‘diam dulu'. Dan komentarnya ‘normal tak perlu terus menyerang Jokowi'...agar tampak alamiah Fadli Zon bisa tetap ngomong agar tak mencolok perubahannya.
Untuk Ical, Ical mengirimkan pesan ke Setya Novanto - yang diduga juga disebut dalam pertemuan antara Ical dan Jokowi - dan hasilnya Ical serta Setya Novanto kooperatif terkait berbagai hal yang bersifat kenegaraan dan tak menunjukkan sikap seperti Fahri Hamzah atau bahkan Nurul Arifin atau Hidayat Nur Wahid.
Namun, dalam pembicaraan itu, catatan yang belum disepakati adalah terkait Pilkada DPRD. Ketiganya Jokowi-Ical dan Jokowi-Prabowo sepakat untuk tidak membahasnya dalam pertemuan singkat namun jelas tersebut.
