Soetjipto diangkat menjadi Dirut Pertamina. Namun, sebelumnya, Faisal Basri masuk ke dalam kawah kawanan para mafia - Kementerian ESDM dan Pertamina serta SKK Migas. Publik terpecah dan gagal memahami dan menghasllkan pro dan kontra. Tak pelak Effendi Simbolon pun berteriak terlambat. Banyak yang protes terkait penunjukan Sudirman Said dan Rini Soemarno untuk membantu Jokowi. Ke mana dan bagaimana Faisal Basri dan Jokowi mengarahkan pemberantasan mafia Migas yang luar biasa sulit dengan strategi gabungan antara klandestin ekonomi dan politik tingkat dewa? Mari kita telaah dengan hati riang gembira ria bahagia.
Mundurnya Karen Agustiawan adalah gambaran kegagalan Karen melakukan pembenahan di bidang migas. Itu ditandai dengan semakin semaraknya sepak terjang mafia migas yang terkait dengan usaha dari hulu ke hilir. Hanya baru tiga bulan lalu para pemilik bunker - yang sebagiaannya menjadi calo penyelewengan minyak bersubsidi - mengosongkan dan tiarap tidak menjual minyak lagi. Praktis usaha ini mengalami kekeringan. Padahal, sumber permainan industri minyak dan gas terjadi sejak dari perizinan, ekplorasi, ekploitasi, produksi, sampai pemasaran. Yang bermain di dalamnya adalah para pejabat Pertamina, SKK Migas, Kementerian ESDM, dan tambahan bonus anggota DPR.
Dari hulu persoalan eksplorasi minyak menjadi masalah. Terkait kerjasama dengan perusahaan asing dan Indonesia di bidang perminyakan sungguh hanya menjadi tempat bancakan alias pembagian kue minyak yang menghasilkan kutukan. Terkait sistem perpajakan, pembagian keuntungan, proses perizinan, proses bagi hasil dan proses penagihan cost recovery, pemasaran minyak ekspor dan impor yang dikuasai oleh para mafia - yang semuanya bekerjasama dengan para pejabat Pertamina, SKK Migas, dan Kementerian ESDM, dan DPR, semuanya bermain secara masif, terstruktur dan sistematis.
Tertangkapnya Prof. DR. Ing. H. M. Rudi Rubiandini, MSc, MM., membuka kotak Pandora kejahatan ekonomi dan polittik. Rudi tidak bekerja sendirian. Sekjen di SKK Migas dan Menteri ESDM jelas terlibat. Keterlibatan Kementerian ESDM ini jelas mengarahkan dan melibarkan anggota DPR. Maka di situlah muncul nama Sutan Bhatoegana sebagai tersangka. Tentu selain Jero Wacik. Hanya mereka? Tidak.
The nature of corruption ada pada lingkungan yang dibuat menikmati kenikmatan bersama-sama bekerjasama melakukan manipulasi, pengaturan, sistem, dan peraturan bahkan perundangan yang memberi peluang untuk terjadinya pencurian. Faktanya begini. Semua peraturan dan ketentuan dibuat dengan baik - atau seolah-olah baik - untuk mendorong investasi dan produksi minyak.
Namun hasilnya justru kontra produktif yakni (1) pemerintah dhi. Pertamina mendapatkan profit share yang hanya 10% - 15% tergantung perjanjian - karena KKN dan korupsi para pejabat(2) produksi minyak merosot tajam hanya sekisaran 800,000 bpd - eksplorasi minyak dikerjai oleh perusahaan migas penandangan KKKS (3) tidak membangun kilang di Indonesia - untuk memermainkan trading minyak dengan pentiolan petral misalnya, (4) blok cadangan minyak dan gas dikuasai oleh asing dan tidak dilakukan eksplorasi - dengan tujuan menyuburkan perdagangan minyak untuk keuntungan para pejabat di lingkungan industry migas baik dari perusahaan, pejabat SKK Migas, Pertamina, Kementerian ESDM, Perdagangan, dan kalangan politikus di DPR sebagiamana tergambar dari contoh satu kasus: si koruptor professor ITB Rudi Rubiandini.
Maka langkah yang dilakukan oleh Jokowi adalah (1) mengadu domba para mafia migas - yang kelompok Rini Soemarno dan Soemarno Brother Inc. diadu dengan kepentingan Effendi Simbolon Cs Incooprated. Dengan demikian, Jokowi menonton pertandingan ini. Orang-orang pemain sekelas Dirjen di Pertamina - tiga Dirut Pertamina dibabat habis. Kenapa? Mereka adalah sumber masalah di Pertamina yang mementalkan Karen Agustiawan. Karen dikeroyok oleh Menteri ESDM Jero Wacik, pejabat SKK Migas, para anggota DPR dan tiga Dirut yang baru saja dicopot.
Langkah (2) Jokowi adalah membenturkan kepentingan ekonomi para anggota DPR dengan menutup berbagai celah ekonomi di laut (dengan membatasi kebocoran penyelewengan minyak oleh aparat militer, pejabat Pertamina, pemilik proyek dan kapal terafiliasi dengan para anggota DPR. Jelas ini menimbulkan peradangan para anggota DPR. Hal inilah yang menjadi menarik. Para anggota DPR yang kepentingan ekonominya terancam karena kaki tangan ekonominya terhambat diyakini akan melakukan langkah kompromi politik atau justru mengeras.
Jika mereka merasa kekuatannya melebihi Jokowi, maka bukan tidak mungkin mereka akan melakukan gerakan yang disetujui oleh Prabowo yakni menjungkalkan Jokowi - sudah disebutkan dan ditekadkan oleh Hashim adik Prabowo yakni dendam kesumat kekalahan Pilpres yang menghancurkan Ical dan Prabowo secara ekonomi, yang juga dirasakan oleh banyak pihak di DPR.
Langkah (3) Jokowi adalah melakukan pembersihan melalui konsultan Faisal Basri yang menjadi pentolan Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM). Tak ada pilihan lain bagi Faisal Basri kecuali mengganti para pejabat sekelas Dirjen di Pertamina, SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Pajak. Mereka semua terkait dengan para mafia migas dan harus disingkirkan. Itu yang menjadi PR berat bagi Faisal Basri.
Langkah (4) dengan kipasan peluang ekonomi, sebagian para anggota DPR dari PPP dan Golkar dikipasi dan diyakinkan tentang betapa ruginya berada di luar pemerintahan. Arah politik Golkar yang mendukung kekuasaan palsu, delusif, dan fiktif Prabowo dengan gerbongnya koalisi Prabowo, sedang dibongkar dengan kekuatan di internal Golkar yang dipecah-belah. Hasilnya, arah politik Golkar pasca hancurnya Ical adalah angina mendukung Jokowi.
