Hari ini (25/01/2015) kabar burung buruk terdengar santer. Budi Gunawan akan dilantik menjadi Kapolri besok, Senin (26/01/2015). Jika berita dan isu itu hanya alat testing the water untuk melihat reaksi publik dan media, sah-sah saja. Yang menjadi masalah jika benar-benar dilantik. Kabar itu menunjukkan kelemahan Jokowi yang hari ini mengeluarkan pernyataan normatif lagi: tidak ada intervensi kepada Polri dan KPK. Mari kita simak kisruh politik KPK melawan Polri dan drama lanjutan DPR, Polri, dan Jokowi sendiri yang tak terkontrol oleh Presiden Jokowi dan faktor mentalitas dasar Jokowi dengan hati gembira riang sempurna bahagia senang ria.
Pernyataan Jokowi hari ini yang lagi-lagi normatif selain menunjukkan kelemahan Jokowi, dan juga niat untuk membentuk Tim Pencari Fakta Independen akan menyebabkan Jokowi kehilangan momentum. Apalagi jika Jokowi melantik Budi Gunawan dan jelas Jokowi membiarkan Bambang Widjajanto dikriminalisasi oleh Polri. Kelemahan Jokowi lainnya ditunjukkan dalam bentuk mengumpulkan para tokoh dan membentuk Tim Pencari Fakta Independen, padahal jika tegas dari awal, maka kriminalisasi terhadap Bambang Widjajanto dan (niatan kriminalisasi terhadap Pandu) tak akan terjadi.
Kini drama kisruh Polri melawan KPK menjadi bola liar politik yang melebar ke segala penjuru. Terkait kisruh Polri vs KPK, sikap Presiden Jokowi mulai mengkhawatirkan, bahkan mirip dengan sikap SBY yang peragu.
Pernyataan Menteri Tedjo terkait dukungan kepada KPK menunjukkan perpecahan dan sikap Jokowi yang tidak mampu mengendalikan kekuasaan, pemerintahan, dan pengaruh. Tedjo mengeluarkan pernyataan yang anak TK pun tak akan mengatakannya terkait rakyat yang mendukung KPK yang disebut Tedjos sebagai rakyat tak jelas.
Artinya, stabilitas mental politik Presiden Jokowi yang tersimpan bagai bara api tampaknya meredup. Pun instink politik Jokowi yang biasanya sangat tajam, kini Ki Sabdopanditoratu mulai merasakan, ada yang tumpul dan mandul. Akibatnya timbul rencana dan tindakan manuver.
Pertama, manuver DPR lanjutan. Jika benar pelantikan terhadap Budi Gunawan itu - walaupun akan dilakukan tindakan misalnya memberhentikannye setelah dilantik - akan menjadikan Jokowi target kemarahan media dan rakyat. Selain di mata publik dan media, akibat tampak lemahnya Presiden Jokowi, sikap Presiden Jokowi menjadi santapan DPR yang menonton dan bersiap-siap melakukan manuver untuk menjebak Jokowi. Salah satu jebakan itu disampaikan oleh Prabowo yang mendukung Perpres Imunitas untuk KPK - padahal secara hukum tak perlu ke sana.
DPR di tengah dukungan rakyat yang merosot - akan melakukan manuver dengan menyebut Jokowi bermain-main dan mempermainkan kontitusi akibat permintaan persetujuan DPR yang telah menyetujui lalu melantik dan akhirnya memberhentikan - yang dianggap melecehkan DPR secara konstitusional.
Kini terjadi perubahan persepsi di koalisi Prabowo tentang Presiden Jokowi, para menteri, dan partai pendukung termasuk lingkaran ring 1 Mega dan ring 1 Jokowi. Inti persepsi politik itu adalah posisi Presiden Jokowi ternyata lemah di tengah perbedaan dan soliditas koalisi Prabowo dan para pejabatnya yang rapuh. Salah satu kerapuhan Jokowi terletak pada diri misalnya Menkopolkaham Tedjo. Tedjo banyak mengeluarkan pernyataan kelas anak TK atau SD kelas satu ketika mengomentari tentang rakyat tidak jelas.
Kedua, manuver Polri. Dilantiknya (jika benar terjadi) terhadap Budi Gunawan, di hadapan dan mata Polri Presiden Jokowi yang dianggap lemah dan Polri menguat. Pelantikan itu mengakibatkan Polri merasa di atas angin. Akibatnya, langkah Polri semakin menjadi-jadi untuk melakukan kriminalisasi dan sekarang mengincar Adnan Pandu dan Abraham Samad - setelah dianggap berhasil mengkriminalisasikan Bambang Widjojanto.
Kenapa masalah kisruh KPK dan Polri berlanjut? Jawabnya adalah terutama tumpulnya instink politik Presiden Jokowi - makanya Jokowi seharusnya mendengarkan Ki Sabdopanditoratu. (Jokowi seharusnya mengerti makna dua kata, yakni ‘Ki Sabdopanditoratu' sebagai orang Jawa.)
Tumpulnya instink politik Jokowi disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal Jokowi sendiri, termasuk orang di sekeliling Presiden Jokowi yang kepo dan culun politik seperti Tedjo. Pernyataan normatif terkait kisruh Polri lawan KPK menunjukkan instink politik Presiden Jokowi sangat berhati-hati. Itu tindakan jalan tengah. Politik jalan tengah yang identik dengan SBY.
