Pelepasan Bambang Widjajanto oleh Polri adalah kegagalan testing the water Polri dan DPR yang gagal melemahkan KPK. Kenapa? Ya. Benar DPR dan Polri lupa bahwa KPK didukung oleh rakyat. Polri terjebak oleh langkah dan manuver DPR yang seolah-olah KPK telah lemah - dan juga Presiden Jokowi - dan memilih jalan mengikuti DPR yakni melakukan perlawanan terhadap KPK. DPR pun menonton drama penangkapan Bambang Widjajanto dan senyap (apalagi Bambang dilepaskan oleh Polri). Mari kita telaah sikap Jokowi dan Polri serta nasib Budi Gunawan setelah kegagalan testing the water yang gagal melemahkan KPK dengan hati gembira ria bahagia senang sentosa riang senantiasa.
Presiden Jokowi bertindak tepat dan tak terpancing dan memberi keterangan normatif. Presiden Jokowi masih menunggu perkembangan setelah pesan ancaman pelemahan dilakukan terhadap KPK mengalami tentangan yang kuat oleh rakyat. SBY pun yang ikut menikmati testing the water untuk melihat seberapa kuat KPK dan kembali was was karena KPK terbukti masih didukung oleh rakyat.
Presiden Jokowi masih bertindak tenang. (Ketenangan Presiden Jokowi adalah karena adanya jaminan dukungan TNI sepenuhnya kepada Presiden Jokowi dan KPK. Dukungan itu disampaikan oleh Jenderal Moeldoko dan juga para pangti TNI.)
Pernyataan Presiden Jokowi mencerminkan permainan untuk menunggu lebih jauh perkembangan gesekan. Juga pertemuan dengan Abraham Samad dan Wakapolri menjadi terwujud tanpa mendapatkan sorotan.
Pertemuan dengan Abraham Samad adalah kali pertama sejak penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Pada kesempatan itu, politik jalan tengah kembali diperlihatkan yakni meminta KPK dan Polri bertindak sesuai koridor hukum. Selain itu perkembangan politik yang dramatis yang tak diperkirakan ternyata justru membuka fakta tentang kekuatan DPR, KPK, Polri dan Presiden Jokowi, dan melahirkan langkah politik yang tak diduga sebelumnya.
Rapat internal semalam dan komunikasi telepon antara Presiden Jokowi dan para pembantunya, termasuk kalangan internal PDIP, menetapkan beberapa keputusan penting antara lain, terkait serangan para pentolan dan pembelaan internal PDIP terkait penjajagan pencalonan Abraham Samad sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Juga terkait laporan Sugianto Sabran yang melaporkan Bambang Widjojanto.
Bahwa (1) Hasto Kristanto tak akan dibiarkan berbicara terlalu banyak terkait tuduhan terhadap Abraham Samad. Lebih lanjut diperintahkan kepada Hasto Kristanto untuk tidak memanaskan suasana yang menyerang KPK. Pernyataan dan tuduhan terkait posisi Abraham Samad yang dituduh korupsi terbesar oleh Benny K Harman hanya gara-gara pertemuan dengan para pimpinan parpol PDIP yang disebarkan oleh Hasto Kristanto tentang penjajagan Abraham Samad sebagai cawapres Jokowi adalah upaya kriminalisasi ala Partai Demokrat.
Sulutan Hasto telah ditangkap dan dimainkan oleh DPR dan Polri. Demikan pula pernyataan-pernyataan terkait pencalonan Budi Gunawan yang dianggap melemahkan Presiden Jokowi baik dari para menteri maupun para pentolan PDIP. Yang menarik adalah Megawati belum berbicara dan masih membiarkan wacana berkembang. Hasto terjebak oleh pembelaan culun.
Namun, melihat fakta tentang perkembangan tentangan masyarakat dan dukungan terhadap KPK yang besar, dipastikan kriminalisasi Abraham Samad oleh DPR seperti yang disampaikan oleh Benny K Harman tak akan melebar dan meningkat menjadi pansus Abraham atau KPK.
Keputusan berikutnya bahwa (2) membiarkan Sugianto Sabran mantan anggota DPR PDIP sementara ini untuk terus bernyanyi yang akan mendorongnya untuk diambil tindakan setelah kasus Bambang Widjajanto selesai dan mereda. Sugianto telah termakan euphoria kekuatan politik DPR dan memerkirakan dengan laporannya Bambang Widjojanto akan dengan mudah dikriminalisasikan. Sugianto Sabran lupa bahwa dia menjadi saksi lawan.
Pun, Sugianto meyakini bahwa Presiden Jokowi dipastikan akan jatuh melihat gelagat serangan DPR dan jebakan DPR. Oleh sebab itu Sugianto membuat laporan - tanpa koordinasi dengan Ibu Megawati, seperti juga Hasto - sebagai upaya menekan Presiden Jokowi bahwa Polri dan DPR bersatu. Namun sekali lagi, ada fakta bahwa KPK masih didukung oleh masyarakat.
