Ahlan wa Salam fil Indonesia King Salman. Kunjungan Raja Salam sangat penting dalam konstelasi dan kontestasi politik dan menunjukkan determinasi dan hegemoni Presiden Jokowi dalam memerintah. Banyak yang berkepentingan dengan kunjungan Raja Salman. Bahkan Rizieq FPI sebagai musuh bebuyutan Ahok pun menginginkan momentum bertemu dengan Raja Salman.
Mari kita telaah determinasi Presiden Jokowi terkait kunjungan Raja Salman secara politis dalam suasana panas karena terkait kasus Ahok dan euphoria kemenangan Rizieq FPI dan GNPF-MUI dengan gembira ria riang senang sentosa bahagia suka-cita pesta-pora menari menyanyi berdansa sambil jungkir balik menikmati kunjungan Raja Salman sambil menertawai kegagalan kaum radikal bertemu dengan Raja Salman malah yang diundang juga tokoh agama-agama lain selamanya senantiasa.
Target sistematis para pendukung FPI dengan meneriakkan revolusi dalam kasus Ahok menjadi simbol dan tanda langsung tujuan gerakan yakni menyasar Presiden Jokowi. Kasus Ahok menjadi alat penekan baru. Bahkan kunjungan Raja Salman pun bisa ditunggangi secara politik oleh gerakan radikalisme di Indonesia.
Begitu sensitivitasnya kunjungan Raja Salman ini bagi kepentingan politik – dan tentu pendomplengan dilakukan – maka tindakan pencegahan dan pengaturan dilakukan. Di sisi lain secara politis posisi Rizieq FPI sebagai tersangka kasus penistaan Pancasila menjadi noktah untuk menjauhkannya dari - dan tidak perlu - bertemu dengan Raja Salman. Alangkah tak elok Rizieq sebagai tersangka kasus bertemu dengan Raja Salman. Kasusnya pun terkait penistaan terhadap dasar negara Pancasila.
Di sisi lain pemerintah Arab Saudi sangat memahami kondisi politik Indonesia saat ini. Bahkan hanya soal penonaktifan Ahok pun DPR yang dikomandani Demokrat dan partai agama PKS berniat membentuk pansus Ahok Gate – nama yang sengaja dibesarkan, dengan sasaran tentu pemakzulan Presiden Jokowi. Maka serta-merta Ketua DPR – yang kini terpecah dari Trio kwek-kwek duo Fahri-Fadli – menolak pansus Ahok Gate. Tekanan massa dalam kasus hukum Ahok dilihat oleh TNI-Polri sebagai posisi tawar-menawar antara gerakan massa dengan hegemoni hukum sesungguhnya.
Untuk itu penanganan akan pemanfaatan kunjungan Raja Salman secara politis oleh kalangan radikal dicegah. Simbol kekuatan itu adalah dengan pemerintahan Presiden Jokowi mengatur para tokoh Islam yang boleh dan tidak boleh bertemu dengan Raja Salman sebagai suatu sikap politik dan signal kekuatan dan ketegasan serta wewenang politis pemerintah.
Menyadari hal itu, maka terkait dengan kunjungan kenegaraan Raja Salman ini siapa pun tidak bisa memaksakan untuk ikut bertemu dengan Raja Salman. Pengaturan kunjungan kenegaraan Raja Salman sepenuhnya ada di tangan pemerintah RI dan pemerintah Arab Saudi.
Media pun selama pekan lalu menyoroti kemungkinan euphoria Rizieq FPI akan membawanya bertemu dengan Raja Salman. Harapan Rizieq FPI dan gerakan radikal dalam kunjungan Raja Salman adalah audiensi dengan Raja Salman.
Pemerintahan Presiden Jokowi pun menyadari kunjungan Raja Salman bisa dijadikan alat bagi radikalisme oleh kelompok tertentu. Maka serta-merta pemerintahan Presiden Jokowi – melalui Dubes Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Indonesia – menegaskan tentang kunjungan yang tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
Bahkan Dubes Osama pun menekankan pendirian tiga sekolah di Makassar, Surabaya, dan Medan untuk hanya kepentingan membantu pendidikan bahasa Arab dan tidak terkait dengan radikalisme dan politik sama sekali. Suatu pernyataan yang jelas dari Arab Saudi memahami posisi situasi politik panas di Indonesia terkait kasus Ahok.
Untuk itu dipastikan isu tentang bertemunya Rizieq FPI – sang tersangka kasus penistaan dasar negara Pancasila – ditepis sebagai jawaban. Bahkan secara langsung pemerintahan Presiden Jokowi menunjuk para pimpinan ormas Islam NU dan Muhammadiyah serta MUI bertemu Raja Salman beserta para tokoh agama-agama lain.  Sikap pemerintah itu sebagai upaya menunjukkan pluralisme Indonesia yang jauh dari Islam radikal dan Wahabisme. Ini demi kepentingan strategi politik Presiden Jokowi dalam meredam euphoria Rizieq FPI dan juga gerakan radikal di Indonesia.
