Pun Presiden Jokowi mengangkat Jenderal Tito Karnavian untuk kepentingan jangka panjang stabilitas dan kontinuitas kebijakan di bidang hukum, keamanan dan ketertiban. Investasi keamanan dan ketertiban berkelanjutan sampai sebelum dan setelah pilpres 2019.
Dengan koordinasi antara Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri dalam rangka menangkap dan mengusik ketidakberesan masa lalu dan kini, jelas menimbulkan kegerahan Demokrat. Dalam kondisi politik tenang, prioritas tebang pilih di bidang hukum-politik dan politik-hukum dilakukan untuk meredam politik gaduh. Maka anasir kecil namun penting di pengadilan berupa mafia pengadilan dan Mahkamah Agung dibersihkan oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Pembersihan ini akan mengurangi para hakim curang yang menghambat penegakan hukum.
Tak salah maka hakim dan pengacara kasus kecil – namun penting sebagai peringatan – Saipul Jamil menjadi penting. Panitera dan staff MA pun ditelisik dan dicokok oleh KPK. Semua itu untuk memuluskan pengadilan yang akan menghukum lebih berat untuk acara dan pesta penangkapan para pencoleng yang bergentanyangan di DPR (D) dan berbagai instansi dan lembaga.
Penguatan koordinasi antar lembaga dan aparat seperti kepolisian, TNI, polsus, pengadilan dalam bentuk Satgas 115 menjadi model untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan koordinasi operasional teritorial dan intelejen terpadu, dengan fleksibilitas prioritas operasi dan TO-nya.
Ketiga, pemberantasan teroris dan narkoba. Terorisme dan narkoba menjadi priorita penting karena terorisme dan narkoba menjadi pintu masuk pencucian uang pula. Para teroris melakukan pemerasan kepada target operasi para bandar narkoba dan akhirnya mereka bekerjasama.
Untuk kepentingan politik dan merusak keamanan dan ketertiban para koruptor dan mafia pun berkepentingan untuk merusak kedamaian dengan membiayai semua hal yang bisa membuat ribut dan kisruh masyarakat. Maka tak mengherankan jika mafia Petral dan migas si Papa Minta Saham Muhammad Riza Chalid  disebut membiayai Obor Rakyat. Tujuannya jelas membuat kisruh.
Mengingat betapa strategisnya posisi mafia semacam Riza Chalid maka Presiden Jokowi dengan tegas melakukan pengikatan terhadap Setya Novanto dan membuat mafia nomor dua terbesar di Indonesia Riza Chalid tidak berani pulang dan ngumpet di Singapura dengan dokumen palsu, seperti yang dilakukan oleh Djoko S. Tjandra.
Kini Presiden Jokowi memrioritaskan pembongkaran bersatunya koruptor, bandar narkoba, dan teroris dengan berbagai cara seperti melakukan isolasi dan pembuatan penjara khusus narkoba, teroris, dan koruptor. Karena bercampurnya mereka mambahayakan negara. Kebijakan keras menghukum mati bandar dan pengedar narkoba, serta teroris tembak di tempat karena deradikalisasi sama sekali tak berguna karena ideologi teroris tak akan bisa berubah.
Kebijakan dan strategi tembak di tempat kepada terduga teroris akan tetap dilanjutkan dan tak usah menggubris kalangan DPR yang seperti bersimpati kepada teroris, bahkan minta teroris ditembak dengan peluru karet usulan si wani piro dari partai agama PKS Hidayat Nur Wahid.
Nah, itulah tiga prioritas kerja Presiden Jokowi di bidang politik, pembangunan, hukum, pemberantasan narkoba dan korupsi. Pelaksanaan kerja diyakini hanya akan menimbulkan riak-riak kecil penuh kebohongan yang membuat Presiden Jokowi berjalan dan mengarahkan strateginya dengan lenggang kangkung pasca hancurnya tri lucu DPR, Setya Novanto, Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Malahan kelucuan muncul Tuan Putri Fadli Zon memerbudak Diplomat RI. Betapa terhormatnya putri Fadli Zon yang berhasil menjadikan para diplomat RI sebagai jongos putri Fadli Zon, sangat memalukan.
Salam bahagia ala saya.
