Jebakan yang akan dilakukan oleh pesaing politik Presiden Jokowi sungguh tepat: Presiden Jokowi didorong untuk meminta maaf pada korban kekerasan PKI/1965. Peristiwa 1965 yang menewaskan sekitar 1 juta nyawa itu menjadi luka menganga yang kelam dalam sejarah Indonesia. Gus Dur pernah meminta maaf atas keterlibatan Banser NU atau GP Anshor alias Pemuda NU dalam pembantaian terhadap yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI di Jatim dan Jateng. Mari kita tengok pentingnya Presiden Jokowi berhati-hati dengan jebakan yang dilancarkan oleh lawan politik dengan hati gembira ria senang sentosa suka-cita pesta-pora riang bahagia selamanya senantiasa.
Suruhan dan dorongan lawan politik agar Presiden Jokowi meminta maaf sangat jelas ditujukan untuk (1) merusak nama Presiden Jokowi. Dan bahwa (2) Presiden Jokowi memang benar seperti tuduhan selama kampanye Pilpres 2014 bersimpati dan mendukung PKI. Pun (3) Presiden Jokowi akan dibawa dam dihadapkan kepada pendukungnya yang jelas anti PKI yakni umat Islam NU, Muhammadiyah dan lebih sensitive lagi TNI.
Para lawan politik itu merasa tersingkir dengan upaya-upaya perbaikan fondasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. SBY pun malu melihat sepak-terjang Presiden Jokowi yang menggeber pekerjaan. Kebijakan dan rencana kerja Presiden Jokowi dipastikan membuat lawan politik megap-megap. Di bidang politik, konsolidasi politik hampir mencapai titik akhir. Masuknya PAN – perlu dibuktikan ketika dihadapkan dengan kebijakan strategis di DPR PAN akan memihak koalisi Prabowo atau koalisi Jokowi – juga diyakinini menguatkan pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun Presiden Jokowi perlu mewaspadai kesungguhan PAN dan menekan PAN untuk tidak bermain di dua kaki. Presiden Jokowi perlu ingat namanya Amien Rais tak akan pernah bisa dan boleh dipercaya omonganya. Yang penting perlu diwaspadai dan PAN ditempatkan dalam setengah kaki dalam koalisi Jokowi.
Konsolidasi politik Presiden Jokowi yang dikuatkan dengan penggalangan kekuasaan secara penuh di tangan Presiden Jokowi dengan (1) barisan kekuasaan TNI-Polri yang solid dengan menguasai para jenderal berpengaruh, (2) penguatan BIN, (3) penyesuaian posisi jabatan bagi Budi Waseso yang dijadikan pendekar perang melawan mafia narkoba, (4) peneduhan dan pengereman kegaduhan Bareskrim dengan Anang Iskandar, (5) penyenyapan dan penyesuaian prioritas kekuasaan di DPR, (6) menggalang dukungan NU, Muhammadiyah, dan kalangan tokoh masyarakat, dan (7) komunikasi politik dengan organisasi sosial kemasyarakatan.
Langkah taktis penuh perhitungan Presiden Jokowi mendekati dan menggalang kekuasaan nyata di masyarakat dan bangsa ini sama sekali tidak diperkirakan oleh kalangan musuh politik Presiden Jokowi baik yang ada di dalam koalisi Jokowi maupun koalisi Prabowo. Akibatnya, angin kekuasaan penuh kini mengarah kepada penguasaan oleh Presiden Jokowi. Sambil melakukan konsolidasi politik, di tengah ekonomi dunia yang melemah dan berdampak kepada perkonomian Indonesia, Presiden Jokowi pun meletakkan dasar pondasi kekuatan politik dengan mengungkapkan rencana yang didasari oleh ideologi. Presiden Jokowi adalah presiden yang memiliki konsep dan ideologi jelas: rakyat sebagai tuan.
Lontaran pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa seorang presiden harus memiliki ideologi merupakan jawaban terhadap kritikan dan pelecehan terhadap Revolusi Mental yang diusung oleh Presiden Jokowi. Musuh politik Presiden Jokowi seperti corong Gerindra Fadli Zon – yang ketakutan dan gemetaran diadu melawan Ahok menjadi Gubernur DKI – corong PKS Fahri Hamzah dan corong Golkar yang porak-poranda Nurul Arifin dan Tantowi Yahya, serta internal koalisi Jokowi Rieke Dyah Pitaloka dan Effendi Simbolon pun tak kuasa melihat angin perubahan politik yang deras menggerus kekuasaan.
Sepak terjang Presiden Jokowi yang konsisten bertindak menunjukkan Presiden Jokowi memiliki ideologi. Ideologi Presiden Jokowi adalah Pancasila dengan penekanan kepada kesejahteraan rakyat. Rakyat adalah unsur terpenting dari sistem pelayanan negara. Rakyat adalah tuan bagi para penguasa. Pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa dan negara pada hakikatnya adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Oleh karena itu, segala upaya dilakukan untuk oleh Presiden Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan. Maka pendekatan pembangunan infrastruktur pun disambut oleh segenap rakyat, TNI-Polri, dan berbagai tokoh masyarakat banyak. Namun demikian, para lawan politik tak tinggal diam. Upaya penggembosan, delegitimasi, bahkan upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi dengan berbagai isu negatif dijawab dengan upaya pembenahan. Pembenahan dan pembangunan dilakukan oleh Presiden Jokowi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan yang terbengkalai di zaman SBY – SBY tidak melakukan apapun selama 10 tahun membuang-buang waktu saja.
Di tengah upaya pembenahan itu, tentu terdapat kelompok kepentingan yang tersingkir. Mereka adalah para kroni dan koruptor yang selama rezim SBY malang-melintang – baik yang dipenjarakan oleh SBY maupun yang luput dan dipenjarakan pada masa Presiden Jokowi. Langkah merusak ekonomi itu dilakukan dengan aneka sabotase ekonomi dari mulai (1) isu beras plastik, (2) gejolak harga beras yang tidak diserap oleh Bulog, (3) kenaikan harga daging sapi dan ayam, dan (4) juga merosotnya nilai rupiah terhadap dollar. Menghadapi isu ekonomi seperti itu dengan tegas Presiden Jokowi bertindak.
Secara menyeluruh kini Presiden Jokowi lebih banyak berkonsentrasi untuk melakukan tindakan ekonomi dengan mendorong deregulasi untuk mendorong perkembangan ekonomi. Untuk membuat penyeimbangan, musuh politik Presiden Jokowi pun melakukan upaya membuat isu yang paling hot dan menimbulkan kebencian, ketakutan, trauma bagi rakyat Indonesia: terkait dengan PKI.
