[caption id="attachment_390237" align="aligncenter" width="567" caption="Kalemdikpol Komisaris Jenderal Budi Gunawan melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/7/2013). KOMPAS.com/DIAN MAHARAN"][/caption]
Setelah menunjuk Jaksa Agung Prasetyo, kini Presiden Jokowi telah menunjuk Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Publik terhenyak. ICW berteriak. Pegiat anti korupsi heran. Hanya karena Budi Gunawan pernah disebut memiliki rekening gendut; pun Budi Gunawan dekat dengan Presiden Mega. Kalau sebelumnya dalam pengangkatan para meneri melibatkan KPK dan PPATK, maka penangkatan Prasetyo dan Budi Gunawan tidak melibatkan dua lembaga garda anti korupsi. Apa alasan Presiden Jokowi mengangkat Budi Gunawan dan apa hakikat politik? Mari kita telaah dengan hati riang gembira ria senang riang sentosa.
Satu alasan terpenting, pertama, penunjukan Budi Gunawan adalah untuk memercepat berbagai proses hukum; Jenderal Sutarman sebenarnya integritas dan kesetiaan kepada Presiden Jokowi telah sangat tampak sejak menjaga kewibawaan hukum dan ketertiban dengan bersikap tegas terkait gugatan Prabowo, MK, dan juga dalam mengawal pileg dan pilpres. Secara kasat mata, Jenderal Sutarman sangat loyal. Meskipun penanganan kasus Obor Rakyat tidak tuntas karena Jokowi sendiri tidak tegas untuk memroses kasus itu.
Kondisi sosial politik dan strategi baru koalisi Prabowo dengan tokohnya SBY, Hatta Rajasa, dan Prabowo akan terus berupaya untuk menjatuhkan Jokowi. (Sementara ini kisruh di Golkar dan PPP dianggap telah melemahkan koalisi Prabowo. Namun sesungguhnya, koalisi Prabowo tetap menganggap Jokowi lemah dan mudah dijatuhkan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Prabowo yang ikut-ikutan mengeluarkan pernyataan terkait pembunuhan para kartunis Charli Hebdo. Pernyataan Prabowo lucu karena hanya menyebut ‘jahat menembak orang yang tak bersenjata dan tangan kosong'; pernyataan Prabowo ini sangat menggambarkan ketakutan PKS memrotes pernyataan Prabowo jika mengecam keras esensi penembakan. Maka yang Prabowo komentari cuma orang yang tak bersenjata - artinya Prabowo tidak mengutuk kejahatan terorisme dari segi kebebasan berpendapat dan demokrasi. Prabowo seolah tidak memahami yang terjadi yakni pembunuhan oleh teroris di Paris.) Strategi Trio SBY, Hatta, dan Prabowo - setelah Ical jatuh, ini perlu penanganan ekstra. Untuk itu diperlukan Kapolri yang tak tersangkut dengan kepentingan masa lalu. Dan, lagi-lagi Jokowi harus bertindak cepat.
Kedua, namun, ada hal yang sangat mendesak, bahwa Presiden Jokowi segera untuk memercepat proses hukum terkait beberapa kebijakan para menteri yang membutuhkan kecepatan dan tidak tersandera dengan masa lalu. Jenderal Sutarman memang bagus namun ada kaitan dengan masa lalu pemerintahan SBY. Diperlukan penyegaran di lingkungan petinggi Polri untuk mendukung upaya strategi politik pemerintahan Jokowi.
Maka penunjukan Prasetyo dan Budi Gunawan merupakan rangkaian dari upaya percepatan secara politik untuk memanfaatkan kekuasaan di bidang keamanan dan ketertiban - dan pertahanan dengan memegang kendali TNI. Untuk Moeldoko, Jokowi tak akan melakukan percepatan penggantian Panglima TNI karena akan riskan secara politik.
Ketiga, untuk menjalankan politik adu domba. Mengenai Budi Gunawan diperlukan untuk mendukung salah satu strategi Jokowi yakni melakukan politik devide et impera melalui pengadudombaan para orang bermasalah - dengan menyampingkan Budi Gunawan sebagai pihak yang dianak-emaskan dengan tujuan untuk memanfaatkan kekuasaan di kepolisian untuk bekerjasama menyingkirkan para koruptor dan pelanggar hukum utamanya melakukan pemilahan kasus yang terkait dengan para pelanggar di barisan pendukung koalisi Prabowo.
Keempat, Presiden Jokowi bukanlah ayam sayur dan sangat memahami hakikat politik. Prasetyo dikritik karena dari NasDem. Budi Gunawan dekat dengan Presiden Mega. Penunjukan itu sebenarnya memiliki makna yang dalam dalam dan strategis dalam dunia politik. Berikut 10 hal yang publik tak memahami tentang hakikat politik yang Presiden Jokowi sangat memahami dengan baik. Presiden Jokowi bukan manusia culun seperti misalnya Prabowo atau Ical. Kemampuan politik Jokowi di atas mereka.
Presiden Jokowi, sayangnya publik tak memahami, tentang hakikat politik bahwa (1) dalam politik tak ada kawan abadi dalam politik; yang ada adalah kepentingan, (2) politik itu cair, dan akan bisa berubah setiap saat, (3) politik adalah fenomena yang selalu dibesarkan dengan fenomena lainnya, salah satunya pencitraan (4) tidak ada kata berakhir dalam politik yang ada adalah proses untuk memertahankan dan merebut kekuasaan, (5) politik adalah memobilisasi publik untuk mendukung kepentiang pribadi dan golongan, (6) politik adalah kekuasaan dan kekuasaan adalah kekuatan ekonomi, (7) dalam menjalankan kekuasaan politik selalu ada yang dianakemaskan dan dikorbankan, (8) setiap keputusan politik ditujukan untuk memerlemah oposisi atau kompromi politik, (9) politik tidak mengenal kejujuran yang ada keculasan, (10) politik adalah persekongkolan antar kelompok manusia yang tujuannya adalah mencari uang dengan mengelabuhi atas nama rakyat.
Dari 10 hakikat politik di atas, maka menjadi jelas Presiden Jokowi menunjuk menteri-menteri yang berintegritas untuk memenuhi butir 3 di atas yakni pada hakikatnya politik adalah fenomena yang selalu dibesarkan dengan fenomena lainnya, salah satunya pencitraan. Salah satu menteri yang menarik adalah Menteri Susi Pudjiastuti, Jonan, Mendikbud, dll.
Kelima, penunjukan Budi Gunawan dan Jaksa Agung Prasetyo sangat tepat karena (7) dalam menjalankan kekuasaan politik selalu ada yang dianakemaskan dan dikorbankan, (8) setiap keputusan politik ditujukan untuk memerlemah oposisi atau kompromi politik, (9) politik tidak mengenal kejujuran yang ada keculasan.
