Saya adalah seorang milenial yang tumbuh dan besar di era digital. Tidak heran jika saya selalu merasa kalau teknologi dapat menjadi solusi berbagai permasalahan. Namun, ternyata ketika beranjak dewasa dan mulai memahami lebih banyak isu-isu sosial yang ada di Indonesia, saya baru menyadari bahwa ada beberapa masalah mendasar yang tidak cukup diselesaikan dengan teknologi, tetapi juga kebijakan strategis yang sudah tentu berpihak ke rakyat. Dari banyaknya isu sosial, salah satu yang menarik perhatian yaitu isu ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Dari sinilah saya mulai mengenal peran Badan Bank Tanah.
Terkait isu ketimpangan kepemilikan tanah ini bermula ketika 'tanpa sengaja' keluarga menghadapi konflik lahan di daerah tempat tinggal kami yang kebetulan berada di pinggiran kota. Lahan yang bertahun-tahun kami tempati tiba-tiba diklaim oleh pihak lain dengan dalih kepemilikan sertifikat. Konflik inilah yang membawa keluarga ke dalam sengketa hukum yang panjang dan melelahkan. Sebagai anak sulung dan perempuan satu-satunya, saya merasa ikut bertanggung jawab membantu meringankan situasi yang dihadapi keluarga dengan mencarikan solusi yang tepat. Mulai dengan berkonsultasi dengan pakar pertanahan hingga mencari informasi secara digital.
Di tengah upaya mencari keadilan bagi keluarga itulah saya menemukan artikel di media online mengenai Badan Bank Tanah. Awalnya saya skeptis. Sebagai generasi yang terkenal sangat rasionalis, konsep yang tertuang terdengar terlalu besar dan ambisius - sebuah lembaga yang bertugas mengelola tanah secara terpusat untuk memastikan pemerataan dan keadilan sosial. Saya terus mencari penjelasan logis terkait lembaga ini. Semakin banyak membaca, semakin melihat kalau yang tertulis bukan sekadar konsep utopis. Ada potensi nyata di dalamnya.
Lebih Dekat dengan Badan Bank Tanah
Dari informasi yang saya dapatkan, Badan Bank Tanah merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola tanah secara strategis untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat luas. Lembaga ini didirikan untuk memastikan bahwa tanah sebagai sumber daya terbatas dapat dimanfaatkan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Di Indonesia, keberadaan Badan Bank Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.
Badan Bank Tanah memiliki fungsi utama mengelola dan menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur, perumahan rakyat, fasilitas umum, dan kepentingan publik lainnya. Selain itu, lembaga ini bertanggung jawab dalam pengadaan, pengelolaan, dan pendayagunaan tanah, termasuk tanah terlantar, untuk dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan tata ruang. Badan ini juga memainkan peran penting dalam redistribusi tanah kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan, seperti petani kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk itulah Badan Bank Tanah sangat bermanfaat untuk mendukung stabilitas harga tanah dan mencegah spekulasi yang dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya lembaga ini, tanah dapat disiapkan terlebih dahulu untuk mendukung proyek pembangunan, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan terencana.
Badan Bank Tanah juga membantu menciptakan keadilan sosial melalui distribusi tanah yang lebih merata dan penyelesaian konflik agraria secara damai. Selain itu, keberadaan badan ini mendorong investasi dengan memberikan kemudahan akses kepada lahan yang siap digunakan, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis melalui pengelolaan tanah untuk keperluan konservasi. Singkatnya, Badan Bank Tanah merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya tanah secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang hidup dan pembangunan yang layak.
Berbekal informasi yang didapat, mulailah saya berdiskusi dengan teman-teman dari komunitas lokal mengenai Badan Bank Tanah. Sebagian besar dari mereka, terutama yang seumuran dengan saya tidak banyak tahu bahkan ada yang baru mendengar nama Badan Bank Tanah. Padahal peran Badan Bank Tanah sangat relevan dengan kehidupan generasi milenial dan gen Z yang sering kali merasa kesulitan memiliki properti pribadi atau sekadar mendapatkan akses ke tanah.
