Implementasi kebijakan ini harus disertai dengan langkah-langkah penting. Dalam sebuah artikel berjudul "Education Policy Analysis Archives" (2017), penulis berpendapat bahwa pelatihan dan pengembangan kontinu bagi guru honorer di wilayah 3T adalah kunci untuk memastikan mutu pendidikan tetap terjaga.Â
Pertama-tama, pemerintah harus memberikan pelatihan dan pendidikan lanjutan kepada guru honorer sehingga mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajar. Kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan demi sekadar menambah jumlah guru di wilayah-wilayah tersebut..
Kedua, hak-hak dan kesejahteraan guru honorer harus dijamin. Mereka berhak mendapatkan tunjangan yang layak dan perlindungan hukum. Penempatan di wilayah 3T dapat menjadi tantangan tersendiri, dan pemerintah harus memastikan bahwa guru honorer mendapatkan dukungan yang cukup agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan dedikasi yang tinggi.
Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepanm dan terluar (3T), penyebaran guru honorer dapat menjadi langkah yang konstruktif jika dijalankan dengan adil dan bijaksana. Dukungan dari studi dan penelitian di atas menunjukkan bahwa langkah ini memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan pendidikan dan memotivasi siswa di wilayah tersebut. Namun, perlu diingat bahwa pelatihan dan perlindungan hak-hak guru honorer juga harus menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan ini. Dengan langkah-langkah tepat, kita dapat membangun pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan  berkeadilan di seluruh penjuru negeri.
#Ksatria1Garuda7 #ResonansiKsatriaAirlangga #ManifestasiSpesial #GuratanTintaMenggerakkanBangsa
